JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Di tengah ancaman lonjakan harga minyak dunia yang bisa menembus level psikologis, pemerintah justru memilih memainkan dua skenario: menahan harga BBM subsidi, sembari membuka ruang penyesuaian untuk BBM nonsubsidi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, hingga akhir 2026 harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dipastikan tidak akan mengalami kenaikan, meski tekanan global semakin kuat.
“Artinya nanti ada yang di atas 100 dalam periode tertentu, kita masih kuat dengan existing anggaran yang ada,” kata Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Senin (6/4/2026).
Menurutnya, sejak harga minyak mulai merangkak naik, pemerintah langsung menghitung daya tahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hasilnya, dengan asumsi harga minyak menyentuh US$ 100 per barel, kondisi fiskal masih terkendali.
“Dan dengan exercise tertentu, anggaran bisa kita tekan masih di 2,92 persen dari PDB (produk domestik bruto),” tuturnya.
Purbaya juga menegaskan pemerintah masih memiliki bantalan fiskal yang cukup tebal untuk meredam gejolak global, yakni saldo anggaran lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp 420 triliun.
“Kalau harga minyak 150 gimana? Kita kan masih punya SAL Rp 420 triliun. Jadi bantalan kita ada banyak,” kata dia.
Ia menambahkan, pemanfaatan SAL ke depan masih akan dibahas bersama DPR agar tetap tepat sasaran dan tidak membebani keuangan negara dalam jangka panjang.
Sementara itu, sinyal berbeda justru datang dari sektor energi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengakui pemerintah tengah mengkaji ulang harga BBM nonsubsidi.
Ia menyebut pembahasan tersebut tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga badan usaha swasta yang mengelola SPBU di luar Pertamina.
“Menyangkut dengan harga BBM nonsubsidi, kami lagi melakukan pembahasan. Pembahasan ini sudah barang tentu melibatkan badan swasta lainnya,” kata Bahlil.
Bahlil pun tidak menutup kemungkinan adanya penyesuaian harga, meski belum ada keputusan final. Pemerintah, kata dia, masih mencari formula yang dinilai paling adil di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.
“Sampai sekarang kita lagi mengatur dan mencari formulasi yang baik dan bijaksana. Yang jelas pemerintah sangat memahami kondisi masyarakat, baik itu yang untuk subsidi maupun nonsubsidi,” ujarnya.
Dengan demikian, di saat BBM subsidi dijaga agar tetap stabil, masyarakat berpotensi menghadapi realitas berbeda pada BBM nonsubsidi—sebuah sinyal bahwa tekanan global mulai merembes ke kebijakan dalam negeri. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
