PATI, JOGLOSEMARNEWS.COM – Ketika telur yang mereka hasilkan tak lagi mampu menutup ongkos produksi, para peternak ayam di Pati memilih cara yang tak biasa untuk menyampaikan jeritan mereka. Telur yang semestinya menjadi sumber penghasilan justru dipecahkan di kepala, disiramkan ke tubuh, bahkan dilemparkan ke arah Kantor Bupati Pati.
Aksi itu menjadi puncak kemarahan ratusan peternak unggas yang merasa usaha mereka semakin terjepit oleh harga pakan yang terus naik, sementara harga jual hasil ternak justru merosot.
Ratusan peternak yang tergabung dalam Asosiasi Peternak Unggas Seluruh Kabupaten Pati tersebut turun ke jalan dan memusatkan aksi di kawasan Alun-Alun Pati, tepat di depan Kantor Bupati Pati, Senin (10/8/2026).
Sejak sekitar pukul 10.00 WIB, massa berdatangan dengan membawa truk komando yang dilengkapi pengeras suara. Mereka juga membentangkan berbagai spanduk dan mengenakan ikat kepala putih bertuliskan “Selamatkan Peternak Rakyat”.
Kondisi ekonomi peternak yang mereka nilai semakin memburuk dalam tiga hingga empat bulan terakhir menjadi alasan utama aksi tersebut digelar.
Berbagai cara dilakukan untuk menggambarkan beratnya beban yang mereka tanggung. Sejumlah peserta aksi bahkan melakukan “mandi telur”. Mereka memecahkan telur di kepala dan membiarkan cairannya mengalir ke tubuh.
Aksi simbolis lainnya berupa “debus” juga dipertontonkan. Perwakilan peternak menyabetkan cambuk atau pecut dan bahkan mempertontonkan aksi memakan ayam hidup-hidup.
Peternak juga membawa sekitar satu ton ayam hidup dan satu ton telur untuk dibagikan cuma-cuma kepada warga dan pengguna jalan yang melintas di kawasan Alun-Alun Pati.
Pesan yang ingin disampaikan cukup jelas: ketika harga hasil ternak tidak lagi menguntungkan, produksi yang selama ini menjadi tumpuan hidup mereka justru dibagikan secara gratis.
Tak hanya itu, massa membawa sejumlah spanduk dengan sindiran terhadap kondisi peternakan saat ini. Salah satunya berbunyi, “Endog makanan bergizi, regane ora entuk cawet siji”, serta “Dilema pakan ayam: atas untung, bawah buntung”.
Situasi sempat memanas ketika massa mendapatkan informasi bahwa Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra dan Ketua DPRD Pati Ali Badrudin belum dapat menemui mereka karena tengah mengikuti rapat dengan perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kepala Dinas Pertanian Pati Ratri Wijayanto yang menemui massa menyampaikan bahwa kedua pejabat tersebut diperkirakan baru bisa menemui peserta aksi sebelum waktu zuhur.
“Mungkin sebelum zuhur beliau-beliau baru bisa menemui Bapak dan Ibu sekalian,” kata Ratri.
Pernyataan tersebut justru memancing reaksi keras dari sebagian demonstran.
Ratri kemudian meninggalkan lokasi dan masuk kembali ke balik gerbang Kantor Bupati Pati. Tak lama kemudian, sejumlah telur beterbangan dan pecah di jalanan. Beberapa ekor ayam bahkan dilemparkan ke dalam area kantor pemerintahan tersebut.
Aksi akhirnya kembali terkendali setelah Risma Ardhi Chandra dan Ali Badrudin turun menemui para peternak sekitar pukul 11.00 WIB.
Keduanya kemudian menyatakan kesediaan menindaklanjuti tuntutan peternak dan menandatangani komitmen bersama.
Ketua Asosiasi Peternak Unggas Kabupaten Pati Dwi Agus Siswanto mengatakan aksi tersebut tidak muncul secara tiba-tiba. Menurutnya, para peternak sudah berulang kali menyampaikan persoalan yang mereka hadapi, namun belum mendapatkan penyelesaian yang dianggap nyata.
“Aksi hari ini merupakan bentuk kekecewaan kami terhadap pemerintah pusat maupun daerah. Delapan tuntutan kami yang sudah kami sampaikan sejak beberapa bulan lalu sama sekali sampai hari ini belum terealisasi,” ujar Dwi Agus.
Ia mengatakan keterpurukan peternak telah berlangsung sejak setelah Idulfitri. Harga telur di tingkat peternak kini hanya berkisar Rp20.000 per kilogram.
Sementara harga ayam pedaging berada di kisaran Rp21.000 per kilogram.
Kondisi itu dinilai jauh dari harga yang seharusnya. Berdasarkan Harga Acuan Pemerintah (HAP), harga telur berada pada angka Rp26.500 per kilogram, sedangkan ayam pedaging Rp22.000 per kilogram.
Dengan selisih tersebut, peternak mengaku mengalami kerugian setiap hari.
“Jadi tiap hari kami rugi Rp5.000 sampai Rp6.000 per kilonya. Dampaknya, hampir 25 persen peternak kami sudah tutup. Dari total sekitar 600 peternak di Pati (400 terverifikasi asosiasi, 200 non-asosiasi), ada sekitar 150-an peternak yang terpaksa gulung tikar. Kalau dibiarkan terus, kami bisa bangkrut semua,” tegas Dwi Agus.
Di sisi lain, biaya produksi justru terus membesar. Harga pakan pabrikan disebut mengalami kenaikan secara berkala, bahkan setiap dua minggu dalam dua bulan terakhir.
Pakan pabrikan kemasan 50 kilogram kini mencapai sekitar Rp400.000 per sak. Sedangkan konsentrat yang sebelumnya sekitar Rp400.000 melonjak menjadi Rp490.000 per sak.
Peternak juga mempersoalkan tata kelola impor bahan baku pakan yang mereka duga dimonopoli melalui satu pintu oleh BUMN, PT Berdikari. Mereka menilai kondisi tersebut ikut memberikan tekanan terhadap harga pakan di tingkat peternak.
Persoalan lain yang disoroti adalah penyerapan hasil peternakan oleh program pemerintah. Peternak menilai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pati seharusnya lebih memprioritaskan telur dan daging ayam yang dihasilkan peternak lokal daripada mendatangkannya dari luar daerah.
Karena itu, dalam aksi tersebut peternak menyodorkan delapan tuntutan kepada pemerintah.
Mereka meminta harga pakan diturunkan dan harga telur serta daging ayam dikembalikan sesuai HAP. Peternak juga meminta penghapusan monopoli impor bahan baku pakan, jaminan kecukupan jagung pakan dengan harga sesuai HAP, serta pembentukan Kementerian Peternakan secara mandiri.
Selain itu, mereka mendesak adanya pembatasan pasokan Day Old Chick (DOC), pembatasan ekosistem internal farm milik perusahaan atau pabrik besar, serta penyerapan telur dan daging ayam peternak rakyat untuk berbagai program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menanggapi tuntutan tersebut, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra didampingi Ketua DPRD Pati Ali Badrudin menemui massa secara langsung.
Chandra menyatakan pemerintah daerah akan membawa persoalan yang dihadapi peternak ke tingkat pemerintah pusat. Ia juga berjanji berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan SPPG agar hasil produksi peternak Pati dapat masuk dalam program pemerintah.
“Terkait BGN ini sudah ada nota dinasnya. Kami akan panggil teman-teman SPPG untuk penyerapan telur dari peternak Kabupaten Pati,” tegas dia.
Mengenai harga pakan dan harga jual hasil ternak, Chandra juga menyatakan Pemkab Pati tidak akan tinggal diam.
“Untuk harga pakan ataupun harga yang memberatkan peternak akan kami kawal ke tingkat pusat! Nanti perwakilan peternak dan teman-teman anggota dewan, kita sepakati kapan, setelah 17 Agustus, kita akan bersurat atau datang langsung ke pemerintah pusat!” janji Chandra lantang.
Aksi kemudian ditutup dengan penandatanganan dokumen “Komitmen Bersama Kesepakatan Hasil Aksi Damai Seluruh Peternak Unggas Kabupaten Pati”.
Dokumen tersebut ditandatangani oleh Dwi Agus Siswanto sebagai perwakilan massa sekaligus koordinator lapangan, Risma Ardhi Chandra selaku Plt Bupati Pati, Ali Badrudin selaku Ketua DPRD Pati, serta Rosesita selaku Korwil Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Pati.
Dalam kesepakatan tersebut, Pemkab Pati diwajibkan menindaklanjuti petisi para peternak paling lambat 21 hari kerja.
Sementara DPRD Pati diminta menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terbuka paling lambat 31 Agustus 2026.
Para peternak memberikan peringatan tegas. Jika komitmen tersebut tidak direalisasikan hingga batas waktu yang telah disepakati, mereka mengancam akan kembali turun ke jalan dengan kekuatan massa yang jauh lebih besar. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
