JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Hampir dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan, tetapi susunan orang yang berada di lingkaran pemerintahannya terus berubah. Hingga awal Oktober 2026, reshuffle disebut telah berlangsung tujuh kali.
Frekuensi pergantian tersebut kini menjadi sorotan. Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun mempertanyakan apakah perubahan berkali-kali itu benar-benar merupakan bagian dari pembenahan pemerintahan atau justru menunjukkan persoalan sejak proses pemilihan pejabat dilakukan.
Menurut Ubedilah, ukuran keberhasilan reshuffle semestinya bukan terletak pada banyaknya nama baru yang masuk pemerintahan. Yang lebih penting, kata dia, adalah kemampuan pemerintah menemukan sosok yang tepat sejak awal untuk menjalankan agenda Presiden Prabowo.
“Jadi memang reshuffle yang berkali-kali itu sebetulnya menunjukkan bahwa presiden kurang atau tidak punya kapasitas untuk merekrut orang-orang terbaik dalam menangani persoalan. Jadi kapasitas mencari orang tepat untuk menjalankan Asta Cita itu gagal. Mengulang berulang kali. Sampai tujuh kali,” katanya.
Pernyataan tersebut disampaikan Ubedilah dalam diskusi PWJ bertajuk Membedah Reshuffle Kabinet: Kepentingan Rakyat atau Elit? di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (3/10/2026).
Ia membandingkan frekuensi perubahan kabinet pada pemerintahan Prabowo dengan dua tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Ini reshuffle terbanyak dibanding dua tahun era Jokowi. Ini baru dua tahun sudah tujuh kali,” ujar Ubedilah.
Bagi Ubedilah, persoalannya bukan semata-mata berapa kali seorang presiden menggunakan hak prerogatifnya untuk mengganti pejabat. Pergantian pejabat, menurut dia, semestinya disertai alasan yang dapat dipahami publik, terutama menyangkut evaluasi terhadap pejabat yang diganti.
Namun, ia menilai penjelasan semacam itu belum disampaikan secara terbuka.
“Evaluasi kinerjanya enggak pernah diceritakan oleh Prabowo. Kenapa dia mengganti menteri ini, kenapa enggak, dan lain-lainnya itu, kan enggak. Tapi ganti aja karena atas nama hak prerogatif,” lanjutnya.
Menurut dia, transparansi mengenai alasan pergantian penting agar publik dapat menilai arah perubahan pemerintahan. Hal serupa juga berlaku terhadap pejabat yang baru ditempatkan, termasuk alasan mengapa seseorang dinilai tepat mengisi posisi tertentu.
“Padahal itu penting untuk dijelaskan, termasuk juga menteri-menteri baru yang mendapat posisi baru,” katanya.
Ubedilah kemudian menghubungkan persoalan tersebut dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Menurut dia, pergantian personel tidak dengan sendirinya menyelesaikan problem pemerintahan apabila tidak dibarengi perubahan nyata dalam kebijakan maupun cara menangani persoalan publik.
“Kan persoalan paling mendasar di antara persoalan mendasar yang ada di Indonesia hari ini adalah publik enggak percaya sama rezim ini. Ada public distrust yang luas,” ujar Ubedilah.
Ia menilai pemerintah perlu menunjukkan langkah konkret untuk menjawab persoalan yang menjadi sumber ketidakpercayaan tersebut. Salah satunya adalah isu korupsi yang selama ini menjadi perhatian publik.
“Misalnya, salah satu kenapa publik enggak percaya sama pemerintahan ini adalah karena korupsi merajalela. Itu kan enggak serius menurut saya. Cuma bunga-bunga aja. Jargon, dan bahkan jargonnya sangat provokatif, kan gitu tapi itu enggak dijalankan secara serius,” ujar dia.
Dua Hari, Sejumlah Posisi Strategis Berubah
Sorotan Ubedilah muncul setelah Prabowo melakukan perubahan besar dalam struktur pemerintahannya pada 1 Oktober 2026. Reshuffle tersebut menjadi yang ketujuh sejak Prabowo mulai menjabat.
Sejumlah posisi strategis ikut berubah. Sugiono yang sebelumnya menjabat Menteri Luar Negeri bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kursi Menteri Luar Negeri kemudian ditempati Arrmanatha Nasir yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Luar Negeri.
Perubahan juga terjadi pada posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Dudung Abdurachman ditunjuk menempati jabatan tersebut, sementara posisi Kepala Staf Kepresidenan yang sebelumnya diisi Dudung beralih kepada mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Di sektor industri, Muhammad Sarmuji ditunjuk sebagai Menteri Perindustrian. Sementara itu, sejumlah posisi wakil menteri dan kepala badan juga mengalami pergantian.
Perubahan tidak berhenti pada jajaran kabinet. Pada Jumat, 2 Oktober 2026, Prabowo juga melantik jajaran Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), dengan Pratikno sebagai ketua dan Hatta Rajasa sebagai wakil ketua. Rocky Gerung juga masuk dalam jajaran Wantimpres.
Rangkaian perubahan tersebut membuat isu mengenai pola penempatan pejabat kembali menjadi perhatian.
Bagi Ubedilah, ukuran keberhasilan perubahan bukan sekadar bertambahnya nama baru dalam struktur pemerintahan, melainkan apakah pergantian itu menghasilkan kinerja yang lebih efektif dan mampu menjawab persoalan masyarakat.
Dengan demikian, pertanyaan mengenai reshuffle bukan hanya siapa yang diganti dan siapa yang masuk, tetapi juga mengapa pergantian terus terjadi serta apakah perubahan tersebut benar-benar menghasilkan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
