JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Program Sekolah Rakyat yang digadang-gadang menjadi solusi pendidikan bagi masyarakat miskin masih menghadapi pekerjaan rumah besar di sektor sumber daya manusia. Di tengah kebutuhan tenaga pengajar yang terus meningkat dan persoalan pengunduran diri guru yang sempat mencuat, Kementerian Sosial berencana membuka rekrutmen besar-besaran pada tahun ini.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan pemerintah akan merekrut lebih dari 5.000 guru dan tenaga kependidikan untuk memperkuat operasional Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk menutup kekurangan tenaga pengajar yang hingga kini masih terjadi di sejumlah lokasi.
“Tahun ini kami buka kesempatan lagi untuk rekrutmen guru, lebih dari 5 ribu guru dan tenaga kependidikan kami buka kesempatan bagi yang memenuhi syarat,” kata Saifullah Yusuf di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Menurut pria yang akrab disapa Gus Ipul itu, kebutuhan guru terus meningkat seiring bertambahnya jumlah siswa. Saat ini, jumlah peserta didik Sekolah Rakyat dari tingkat SD hingga SMA mencapai sekitar 15 ribu siswa pada tahun ajaran 2025/2026.
Ia mengakui, selama ini kekurangan tenaga pengajar di beberapa titik masih ditutupi melalui bantuan guru yang sudah tersedia di lokasi lain.
“Di beberapa titik yang masih kekurangan guru selama ini masih di-backup oleh guru-guru yang ada,” ujarnya.
Kemensos, lanjut Gus Ipul, juga tengah melakukan berbagai pembenahan untuk mempersiapkan tahun ajaran berikutnya. Pemerintah memperkirakan jumlah peserta didik Sekolah Rakyat akan meningkat pada tahun ajaran 2026/2027 sehingga kebutuhan tenaga pendidik juga akan bertambah.
“Kami terus memperkuat sumber daya manusia agar dengan jumlah siswa yang jauh lebih banyak bisa tercukupi kebutuhan guru dan sumber daya manusia yang lainnya,” ucapnya.
Persoalan tenaga pengajar sebenarnya sempat menjadi sorotan sejak awal pelaksanaan program tersebut. Pada tahun lalu, ratusan guru memilih mengundurkan diri sebelum atau sesaat setelah penempatan.
Saat itu, Saifullah Yusuf menyebut faktor utama yang memicu pengunduran diri adalah lokasi tugas yang jauh dari domisili para guru.
“Para guru yang mengundurkan diri memilih keluar karena penempatan mereka yang jauh. Namun, kami telah menyiapkan pengganti dari para calon guru yang mengikuti pendidikan profesi,” ujar Saifullah.
Untuk mengantisipasi kekosongan tenaga pengajar, Kemensos mengklaim memiliki lebih dari 50 ribu guru cadangan yang tengah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan siap ditempatkan sesuai kebutuhan.
Meski demikian, sejumlah pemerhati pendidikan menilai persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan hanya dengan menambah jumlah guru. Pengamat kebijakan publik dari Nalar Institute, Yanuar Nugroho, menilai sistem penempatan yang terlalu administratif menjadi salah satu akar persoalan.
“Penempatan yang dilakukan oleh sistem administratif tanpa mempertimbangkan domisili atau kapasitas mobilitas para guru menyebabkan ketidaksesuaian antara kebutuhan pendidikan di daerah dengan kesiapan pribadi guru,” ujarnya.
Senada, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menilai pemerintah daerah perlu diberi ruang lebih besar dalam proses penempatan tenaga pendidik.
“Pemerintah daerah seharusnya dilibatkan dalam penentuan penempatan guru karena mereka lebih memahami kondisi geografis dan sosial-ekonomi di daerah masing-masing,” kata Ubaid.
Ia juga mendorong agar calon guru diberikan kesempatan menyampaikan preferensi lokasi penugasan sejak awal melalui mekanisme konsultasi atau survei. Menurutnya, pendekatan tersebut dapat meningkatkan komitmen guru sekaligus meminimalkan risiko pengunduran diri di kemudian hari. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
