JAKARTA, JOGLOSMARNEWS.COM – Gerbong mutasi di tubuh Polri kembali bergerak cepat. Belum genap dua bulan setelah Jenderal Listyo Sigit Prabowo merombak jajaran perwira tinggi pada akhir Agustus 2026, Kapolri baru Jenderal Suyudi Ario Seto kembali mengubah susunan sejumlah Kapolda.
Dalam mutasi perdana sehari setelah Suyudi resmi menjabat Kapolri, sebanyak 19 posisi Kapolda mengalami pergantian. Yang menarik, sejumlah nama yang baru ditempatkan Listyo Sigit pada mutasi 30 Agustus 2026 kembali masuk dalam gerbong pergeseran Suyudi.
Salah satunya Irjen Pol Dadang Hartanto. Dalam mutasi Listyo pada akhir Agustus, Dadang baru ditunjuk sebagai Kapolda Maluku. Belum lama menduduki posisi tersebut, ia kini dipindahkan ke posisi Kapolda Metro Jaya menggantikan Komjen Pol Asep Edi Suheri.
Asep Edi Suheri sendiri juga merupakan bagian dari susunan Kapolda hasil mutasi Listyo. Saat itu ia ditempatkan sebagai Kapolda Metro Jaya. Kini, oleh Suyudi, Asep bergeser ke posisi Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri.
Pola serupa terjadi pada Irjen Pol Hengki. Pada mutasi akhir Agustus, Hengki ditunjuk sebagai Kapolda Banten. Dalam mutasi Suyudi, ia kembali berpindah, kali ini dipercaya menjadi Kapolda Jawa Barat menggantikan Irjen Pol Pipit Rismanto.
Posisi Kapolda Banten yang ditinggalkan Hengki kemudian diisi Brigjen Pol Hendra Kurniawan.
Nama lain adalah Irjen Pol Widodo. Dalam susunan Kapolda setelah mutasi Listyo, Widodo tercatat sebagai Kapolda Gorontalo. Dalam gerbong Suyudi, ia bergeser menjadi Kapolda Jambi.
Tak hanya itu. Irjen Pol Asep Safrudin, yang baru ditempatkan sebagai Kapolda Kepulauan Riau pada mutasi sebelumnya, kini meninggalkan posisi tersebut untuk menduduki jabatan Kabareskrim Polri.
Sementara Irjen Pol Hery Heryawan, yang sebelumnya ditempatkan sebagai Kapolda Riau, kini mendapat tugas baru sebagai Kabaharkam Polri.
Dengan demikian, sejumlah pejabat yang baru saja masuk dalam konfigurasi kepemimpinan daerah hasil mutasi Listyo kembali mengalami perubahan setelah pergantian pucuk pimpinan Polri.
Secara keseluruhan, mutasi Suyudi tersebut menyentuh 88 perwira tinggi dan perwira menengah. Sebanyak 70 personel mendapat promosi atau menduduki jabatan baru. Selain 19 Kapolda, terdapat pula 14 jabatan strategis di lingkungan Mabes Polri yang mengalami pergantian.
Polri menyatakan pergantian tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi, pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
“Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Hal ini dilakukan sesuai kebutuhan organisasi sekaligus sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir.
JPW Soroti Lapis Bawah
Rangkaian perubahan di level atas tersebut mendapat perhatian dari Jogja Police Watch (JPW). JPW mengingatkan agar perubahan di tingkat Mabes dan Polda tidak berhenti sebagai pergantian personel dan struktur. Menurut lembaga pemantau kepolisian tersebut, pembenahan juga perlu menyentuh jajaran Polres dan Polsek yang menjadi garda terdepan pelayanan kepolisian kepada masyarakat.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat JPW, Baharuddin Kamba, mengatakan mutasi cepat yang dilakukan Kapolri baru merupakan langkah yang lazim dalam proses konsolidasi organisasi. Namun, menurut dia, persoalan pelayanan kepolisian justru kerap muncul di tingkat bawah.
“Karena selama ini acapkali muara persoalan kepolisian dalam hal pelayanan masyarakat muncul dari lapis bawah yakni Polres dan Polsek, karena langsung bersentuhan dengan masyarakat. Seperti kasus suami kejar jambret justru dijadikan tersangka oleh Polresta Sleman, yang berujung pada pencopotan jabatan Kapolresta Sleman Kombes Pol Edy Setyanto Erning Wibowo saat itu,” ujar Kamba, Sabtu (3/10/2026).
Karena itu, JPW meminta perubahan struktur di tubuh Polri diikuti evaluasi terhadap kualitas pelayanan hingga tingkat kesatuan paling dekat dengan masyarakat.
Bagi Kamba, ukuran keberhasilan kepemimpinan baru tidak berhenti pada seberapa cepat susunan pejabat dapat diubah. Dampaknya terhadap penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat dinilai baru akan terlihat dalam masa awal kepemimpinan Suyudi.
“Yang terpenting adalah setidaknya 100 hari pertama kepemimpinan Kapolri baru ini memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam hal penegakan hukum dan keadilan, serta adanya peningkatan perbaikan dan pelayanan Polri terhadap masyarakat. Selain itu, independensi Polri dalam menangani perkara, terutama saat menjerat elite politik, juga menjadi tantangan tersendiri karena sejatinya institusi Polri sebagai alat negara, bukan alat kekuasaan,” tegasnya.
JPW juga meminta masyarakat ikut mengawasi perubahan yang tengah berlangsung di tubuh Polri, termasuk memastikan dampaknya benar-benar terasa pada pelayanan di tingkat daerah.
“Kami mengajak publik untuk mengawasi kinerja Kapolri baru ini beserta jajarannya hingga lapis bawah yakni Polres dan Polsek,” pungkas Kamba.
Sementara itu, dalam penjelasan Polri, para perwira yang memperoleh jabatan baru diminta melanjutkan tugas yang telah berjalan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Setiap personel yang mendapat amanah jabatan baru tentu diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, melanjutkan tugas yang sudah berjalan dan memberikan pelayanan kepolisian yang optimal kepada masyarakat,” tutur Johnny. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
