JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Pemerintah Mengusahakan Tarif Tol Bisa Berada di Bawah Rp 1.000/Km

Ilustrasi/Tribunnews

JAKARTA – Tarif tol yang berlaku saat ini di sejumlah ruas dinilai terlalu mahal. Guna menekan tarif, pemerintah berencana memperpanjang konsesi badan usaha jalan tol (BUJT).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan hal itu saat rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Rabu (21/3/2018). Menurutnya, rencana perpanjangan konsesi tol masih dikaji.

“Tadi kan ada masukan tol ini mahal. Sejak 1980-an, tarifnya sekitar Rp 200 hingga Rp 300 per kilometer. Kemudian, tahun 2000 hingga 2010 tarifnya Rp 600 hingga Rp 700 per kilometer,” ujar Basuki.

Setelah itu, tarif tol yang dipatok untuk kendaraan Golongan I di dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) berkisar antara Rp 900 hingga Rp 1.300 per kilometer. Salah satu faktor pendorong kenaikan tarif tol, sebut dia, yaitu inflasi yang terus melonjak dan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.

Sebelum krisis moneter 1998, nilai tukar di bawah Rp 2 ribu saat ini sudah lebih dari Rp 13 ribu.

Baca Juga :  Joko Tjandra Diduga Sediakan Rp 150 Miliar demi Fatwa Bebas di MA

“Kami sudah diperintah Presiden. Presiden sudah mendengar keluhan itu. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Jasa Marga sedang melihat bagaimana caranya untuk bisa menurunkan harga,” tambah Basuki.

Dari berbagai variabel pendukung tingginya tarif, menurut Basuki, yang paling memungkinkan untuk diubah adalah konsesi tol. Bila saat ini tarif untuk Golongan I Rp 1.300 per kilometer dengan konsesi 35 tahun hingga 40 tahun.

Dengan diperpanjangnya konsesi, ucap dia, tarif tol dimungkinkan turun menjadi Rp 1.000 per kilometer.

“Lagi dipelajari. Misalnya 45 tahun berapa harganya, 50 tahun berapa, 55 tahun berapa, 60 tahun berapa. Nanti baru kita putuskan,” tambah dia.

Basuki menargetkan, kajian atas perubahan konsesi ini dapat selesai tahun ini. Ia juga memastikan, tidak ada payung hukum yang harus diubah untuk menerapkan wacana kebijakan tersebut.

Sementara Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Desi Arryani mengatakan, baru mendengar rencana itu. Meski demikian, rencana pemerintah memperpanjang konsesi jalan tol untuk menekan tarif, dinilai sangat mungkin dilakukan. Namun, rencana itu dinilai hanya bisa diberlakukan pada tol yang belum terikat kontrak dengan BUJT.

Baca Juga :  Viral Video Emak-emak Gunting Bendera Merah Putih: Jangan Ditiru, Ancaman Hukumannya Nggak Main-main. Bisa Dipenjara 5 Tahun atau Denda Rp500 Juta

“Mungkin saja (dilaksanakan – Red) tapi untuk ruas yang belum terikat kontrak dengan BUJT. Ini kan bisa untuk yang belum, bisa di-review,” kata Desi.

Ditambahkannya, perpanjangan konsesi jalan tol tidak bisa diterapkan pada tol yang sudah jadi dan beroperasi. Di dalam perjanjian kerja sama antara pemerintah dengan BUJT sudah diatur klausul perjanjian konsesi yang sudah disepakati bersama.

“Harusnya sih begitu, untuk proyek yang akan datang,” kata dia.

Sedangkan Direktur Utama PT Hutama Karya, I Gusti Ngurah Putra menyatakan belum mengetahui apakah kebijakan tersebut nantinya akan berlaku pada pada tol yang dibangun melalui skema penugasan pemerintah. Umumnya, tol di Indonesia dibangun dengan skema investasi. Satu di antara tol yang dibangun dengan skema penugasan adalah Trans Sumatera yang dikerjakan Hutama Karya.

“Ini kan untuk tol yang komersial,” ujarnya.

www.tribunnews.com