SOLO– Peran media massa sangat signifikan dalam menegakkan negara dengan demokrasi berkualitas. Dan untuk mewujudkan demokrasi berkualitas harus didukung dengan pers yang beretika. Hal itu diungkapkan Menteri Komunikasi dan Infornatika, Rudiantara dalam pencanangan gerakan “Media Bermartabat untuk Pemilu Berkualitas”, Senin (6/8/2018) malam, di Monumen Pers Nasional, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah.
“Ada media cetak, elektronik yang memang kontrolable. Namun begitu masuk ke media sosi
al makin blur produk jurnalistiknya. Maka kita harus menciptakan mekanisme dimana media tidak ada intervensinya dari pemerintah, namun jangan sampai medoa sosial memanfaatkannya untuk menyebarkan hoax dan selalu melakukan agitasi. Dan saya yakin bahwa produk jurnalistik itu bebas hoax,” ujarnya.
Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Kaukus Media dan Pemilu menginisiasi pencanangan gerakan “Media Bermartabat untuk Pemilu Berkualitas” pada Senin (6/8/2018) di Monumen Pers Nasional, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah.
Pencanangan dilakukan bersama pemimpin redaksi dan wartawan di Wilayah Jogja, Solo, dan Semarang, pemerintah daerah, asosiasi media, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), akademisi, mahasiswa, pemuda, dan masyarakat umum.
Dalam sambutannya, Rudiantara mengingatkan kepada semua pihak tentang pentingnya menjaga kesantunan dan kepantasan dalam bermedia. Media dalam hal ini adalah media massa maupun media sosial.
“Media harus menjaga martabatnya untuk menciptakan suasana kondusif dalam pesta politik Pemilu 2019,” kata Rudiantara.
Dikatakan Menkominfo, media bermartabat dalam Pemilu adalah media yang menyuarakan kebenaran, netral, proporsional, dan berpihak kepada masyarakat dan bangsa.
Dijelaskannya, media seharusnya menjadi solusi untuk mengatasi anomali demokrasi dan anomali pemilu. Anomali demokrasi adalah korupsi, ketimpangan sosial, dan kemiskinan. Sedangkan anomali pemilu seperti intoleransi, politik uang dan perpecahan masyarakat.
“Dalam bermedia, semua pihak mesti mengedepankan etika, kepantasan dan kepentingan bersama,” kata Menkominfo.
Ditegaskan Menkominfo, pers mesti menjalankan ruang publik media dengan landasan profesionalisme dan independensi dalam perhelatan pemilu 2019.
Fungsi fundamental media massa bukan sebagai follower media sosial dalam menyajikan wacana konflik dan perbedaan, tetapi dengan menyajikan wacana yang rasional dan mencerahkan. Menyajikan informasi, berita dan diskusi yang membuka cakrawala pemikiran dan yang meneduhkan suasana hati setiap orang.
Dalam suasana politik yang cenderung memanas belakangan ini, Bangsa Indonesia sedang membutuhkan pers yang mampu menjadi perekat keutuhan bangsa. Bukan sebaliknya, pers yang hanya mementingkan diri sendiri, atau pers yang alih-alih turut serta menyelesaikan masalah publik, justru mengambil manfaat dari masalah itu demi alasan politik atau bisnis. Harapannya, pers nasional menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Kita membutuhkan pers yang menjadi penjaga keutuhan nasional dan bukan sebaliknya, menjadi bagian dari pihak-pihak yang bersengketa.
“Konteks Undang-undang Pers Nomor 40 tahun 1999, seutuhnya menjaga NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia, red) kondusif,” katanya.
Di saat yang sama, seluruh anak bangsa yang menjadikan media sosial sebagai mode komunikasi dan interaksi sosial, seyogyanya senantiasa berpijak pada etika dan kepantasan ruang publik. Di tengah-tengah persoalan hoaks, fakenews dan ujaran kebencian, perlu kiranya semua netizen senantiasa menjalankan media sosial dengan sikap transparan, bertanggung-jawab dan peduli terhadap sesama.
Sebagai informasi, gerakan ‘Media Bermartabat untuk Pemilu Berkualitas’ dilaksanakan dengan melakukan safari ke pemilik media, redaksi, dan asosiasi wartawan, serta melibatkan KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, Kepolisian dan akademisi. Gerakan ini akan dilakukan di beberapa kota dan dimulai di Kota Surakarta.
Acara pencanangan gerakan diisi dengan penyampaian orasi dan pesan-pesan moral dengan diiringi musik tradisional. Turut hadir Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua Dewan Pers Yoseph Adi Prasetyo, Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Rosarita Niken Widiastuti, Bagir Manan, Ninok Leksono, Bambang Harymurti, dan Agus Sudibyo. Triawati PP
