loading...
Loading...
ilustrasi/tempo.co

JAKARTA – Politisasi agama dalam Pemilihan Presiden 2019 tidak dibenarkan.  Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjend) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Pernyataan itu ia lontarkan menanggapi pakta integritas hasil persamuhan ulama bertajuk ijtima ulama 2 yang digelar Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) di Jakarta, Minggu (16/9/018).

Pakta integritas tersebut menyepakati dukungan para ulama penggerak demonstrasi 212 untuk memenangkan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto – Sandiaga Uno. Selain itu, mereka mewajibkan para ulama menyiarkan dukungan ini kepada seluruh umat Islam.

Baca Juga :  Sidang MK Sempat Diwarnai Kejengkelan KPU pada Tim Prabowo-Sandi

“Kami menolak politisasi agama. Mimbar-mimbar agama jangan dicampuri politik,” kata dia, Senin  (17/9/2018)

Helmy menuturkan ijtima ulama 2 berpotensi menimbulkan pertentangan politik atas nama Islam. Menurut dia, dalam kehidupan beragama, hal-hal yang menyangkut kepentingan politik harus dihindari.

Baca Juga :  Ini Argumentasi Mendikbud Atas Kritikan Sistem Zonasi tak Adil

Ia pun menyayangkan adanya upaya kelompok tertentu untuk menjadikan mimbar dakwah sebagai sarana kampanye pemenangan salah satu pasangan calon. “Mimbar-mimbar agama jangan dicampuri politik,” ucapnya.

Persoalan pilpres, kata Helmy, seharusnya cukup dilakukan dengan melihat para calon pemimpin adu gagasan dan program. Bukan dengan menjadikan agama sebagai media pemenangan.

Wacana untuk mengusung kampanye pada panggung ceramah sempat dilontarkan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dalam telekonferensinya saat ijtima ulama 2 digelar. Ia memberi arahan para ulama seharusnya menggunakan mimbar dakwah sebagai sarana pemenangan bakal calon yang mereka usung. Rizieq juga meminta para laskar digital memanfaatkan media sosial sebagai alat kampanye.  

Baca Juga :  Bambang Widjojanto Sempat Absen, Ini Alasannya

www.tempo.co

 

 

 

Iklan
Loading...