loading...
ilustrasi/tempo.co

JAKARTA – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)  mengalami defisit keuangan. Terkait kondisi tersebut, pemerintah akan memberikan bantuan penanganan.

“Presiden memerintahkan kepada Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati) untuk mencairkan Rp 4,993 triliun yang sedang kami proses,” kata  Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/9/2018).

Dana tersebut, kata Mardiasmo, dilakukan pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 113 Tahun 2018 tanggal 10 September 2018 tentang tentang tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana cadangan program JKN.

“PMK-nya sudah keluar dan sekarang sedang kami proses penyusunan dipa pada hari ini dan paling cepat akhir Minggu ini,” kata Mardiasmo.

Baca Juga :  Ribuan E-KTP Dalam Karung di Kawasan Pondok Kopi Jakarta Timur, Lurah Pondok Kelapa Siap Bantu Menelusuri

Hal tersebut Mardiasmo sampaikan kepada DPR bersama dengan Menteri Kesehatan Nila Djuwita Moeloek, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, dan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional Sigit Priohutomo.

Mardiasmo juga menyampaikan kepada DPR mengenai langkah-langkah Kemenkeu dalam mengendalikan defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Ini merupakan akumulasi, suatu langkah konkret dari bauran kebijakan,” kata Mardiasmo.

Dia mengatakan, langkah pertama yaitu dengan meningkatkan peran pemerintah daerah. Untuk meningkatkan peran Pemda, terbit Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 183 Tahun 2017 intercept tunggakan iuran Pemda atau mendisiplinkan Pemda. Selanjutnya terbit PMK 222 Tahun 2017 Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBT-CHT) Tembakau sebesar Rp 1,48 triliun akan mendukung sisi penyediaan atau supply side.

Baca Juga :  Tunjangan Kinerja Polisi Dinaikkan 70 Persen, Ini Tujuannya

“Berikutnya yang Alhamdulillah jadi good news minggu lalu karena sudah ditandatangani pemanfaatan dana pajak rokok,” kata Mardiasmo.

Menurut Mardiasmo Peraturan Presiden JKN telah ditandatangani Presiden Jokowi. Langkah selanjutnya, kata Mardiasmo dengan melakukan efisiensi dana operasional BPJS Kesehatan. Efisiensi dana berdasarkan PMK 209 Tahun 2017 tentang besaran presentasi dana operasional. #tempo.co

Baca Juga :  Mendekati Pilpres, Jokowi Siapkan Senjata Tim Bravo 5. Tugasnya Tangkal Serangan Isu-Isu Dari Lawan

 


Loading...