Bupati Bekasi Neneng Kembalikan Duit Suap Meikarta Total Rp 4,9 Miliar

-

ilustrasi

JAKARTA – Penanganan kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta terus berlanjut.

Bupati nonaktif Bekasi, Neneng Hassanah Yasin pun telah mengembalikan duit suap tahap kedua, sehingga total ada sebanyak Rp 4,9 miliar.

Neneng merupakan salah satu tersangka suap pengurusan perizinan Meikarta tersebut.

Jumat (23/11/2018) kemarin, KPK memeriksa Neneng untuk mengkonfirmasi lebih rinci soal pengembalian uang Rp 4,9 miliar itu.

“Jadi, ada penambahan pengembalian uang setelah total sebelumnya pengembalian uang adalah Rp 3 miliar kemudian ada penambahan pengembelian jadinya total Rp 4,9 miliar. Itu kami sita dan masuk dalam berkas perkara,” ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (23/11/2018).

Baca Juga :  Yasonna Akui Putranya Belum Terima Panggilan Resmi dari KPK

Selain itu, dalam pemeriksaan Neneng, KPK juga melakukan konfirmasi dan pendalaman beberapa keterangan yang sudah disampaikan sebelumnya.

“Tentu saja terkait dengan kewenangan Bupati Bekasi pada saat itu sehubungan dengan proses perizinan Meikarta,” kata Febri.

Untuk diketahui, tersangka lainnya dalam kasus tersebut, yaitu Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi (NR) juga telah mengembalikan uang sejumlah 90 ribu dolar Singapura kepada penyidik KPK.

Baca Juga :  Lawan Petugas dengan Senjata Api, 2 Pria Terkait Bom Medan Tewas Ditembus Peluru

KPK total telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus itu antara lain Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS), konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor (SMN).

Baca Juga :  Takut Jeblok Lagi, BKN Turunkan Passing Grade CPNS 2019

Selanjutnya, Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati (DT), Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin (NHY), dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi (NR).

Diduga, pemberian terkait dengan izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek seluas total 774 hektare yang dibagi ke dalam tiga fase/tahap, yaitu fase pertama 84,6 hektare, fase kedua 252,6 hektare, dan fase ketiga 101,5 hektare.

Pemberian dalam perkara ini, diduga sebagai bagian dari komitmen “fee” fase proyek pertama dan bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp 13 miliar, melalui sejumlah dinas, yaitu Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Damkar, dan DPM-PPT.

Baca Juga :  Terduga Teroris Wiji JS Tak Pernah Berbincang dengan Tetangga, dan Selalu Pulang Malam
Baca Juga :  Serikat Pekerja PT Pertamina Takut Jika Ahok Jadi Bos Mereka, Ini 2 Alasannya

KPK menduga realisasi pemberiaan sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa kepala dinas, yaitu pemberian pada April, Mei, dan Juni 2018.

Adapun keterkaitan sejumlah dinas dalam proses perizinan karena proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit hingga tempat pendidikan sehingga dibutuhkan banyak perizinan, di antaranya rekomendasi penanggulangan kebakaran, amdal, banjir, tempat sampah, hingga lahan makam.

www.tribunnews.com

- Advertisment -

Must Read

Ogah Dibawa Berobat, Pria di Krandegan Nekat Gorok Leher Sendiri Hingga...

KEBUMEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Warga Kebumen digemparkan dengan adanya peristiwa bunuh diri yang dilakukan oleh seorang warga Desa Krandegan, Kecamatan Puring. HW (31) nekat menghabisi nyawa...