JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Dana BKK Cor Jalan Diduga Bocor Jutaan Rupiah, Warga Sepat Masaran Demo Bawa Spanduk Tengkorak 

Warga Dukuh Pilangbango RT 21, Sepat, Masaran saat menggelar demo transparansi dana BKK cor jalan yang diduga ada kebocoran, Senin (10/12/2018). Foto/Wardoyo
Warga Dukuh Pilangbango RT 21, Sepat, Masaran saat menggelar demo transparansi dana BKK cor jalan yang diduga ada kebocoran, Senin (10/12/2018). Foto/Wardoyo

SRAGEN- Warga di dua Rukun Tetangga (RT) di Desa Sepat, Masaran menggelar aksi demo di jalan rusak dukuh mereka, Senin (10/12/2018). Mereka menuntut pertanggungjawaban atas dana bantuan keuangan khusus (BKK) untuk pengecoran jalan dukuh yang diduga disunat jutaan rupiah.

Aksi demo di gelar di sela pengecoran jalan rusak di dua dukuh itu. Sejumlah warga yang sedang mengecor, mendadak geram setelah mendengar bahwa dana BKK dari APBD Perubahan 2018 yang dicairkan lewat desa, dipotong tak semestinya.

Warga juga membentangkan spanduk bertuliskan “Kami mau membangun kenapa dana BKK dipotong paksa 14 % mana aturannya. Pak PJ Kades sanggup mengembalikan Rp 5 Juta mana buktinya”. Di bawah tulisan juga diberi ilustrasi gambar tengkorak.

Ketua RT 21, Abdul Latif mengungkapkan aksi demo dilakukan lantaran dana BKK untuk cor jalan di RT 21 sebesar Rp 60 juta, dipotong 14 % yang setelah dihitung jumlahnya tak sesuai aturan.

Baca Juga :  Peringati HUT ke-15, KWS Gelar Baksos Sembako Murah Hingga Pengobatan Gratis. Ratusan Warga Antusias

Dari dana Rp 60 juta, ia hanya menerima Rp 51,6 juta saja. Potongan PPH 10 % yang harusnya dihitung dari nominal belanja material di RAB, diduga dipotong dari pagu anggaran. Sehingga ada selisih yang merugikan masyarakat.

“Kemarin saya hanya disuruh mengambil dana BKK untuk cor jalan RT 21 sejumlah Rp 60 juta, tapi terimanya hanya Rp 51,6 juta. Nggak diberi penjelasan potongannya 14 %. Ternyata setelah dihitung ada kekurangan. Saya hanya diberi surat ini,” ujarnya menunjukkan secarik kertas berisi tulisan nominal BKK Rp 60 juta dan yang diterimakan.

Demo juga dikawal Kaur Perencanaan Desa Sepat, Sukamto. Ia membenarkan bahwa RT 20 dan 21 memang ada indikasi seolah-olah dipaksa menerima dana BKK yang dipotong 14 %. Namun setelah dihitung ulang, ia menemukan kejanggalan pada potongan PPH sebesar 10 %.

Baca Juga :  Ketahuan Nunggak 7 Tahun, Pengusaha Batik Agus Akhirnya Pasrah. Langsung Transfer Rp 18 Juta dan Siap Bongkar Kios

Di mana PPH yang harusnya sesuai Perbup dihitung dari belanja material sesuai RAB, ternyata dihitung dari pagu anggaran. Jika dihitung dari belanja material, potongan PPH hanya Rp 2,627,200 juta. Namun oleh desa diduga dipotong dari angka pagu Rp 60 juta sehingga potongannya Rp 6 juta.

Menurutnya dari BKK untuk RT 20 dan 21 yang masing-masing Rp 60 juta, setelah dihitung sesuai aturan PPH yang sebenarnya, ada selisih Rp 8,546 juta.

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua
  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com