loading...
Loading...

JAKARTA– Musisi dan pentolan grup musik Dewa 19 yang kini aktif berpolitik, Ahmad Dhani bertekad mengajukan permohonan banding ke ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Permohonan banding tersebut oleh tim penasehat hukumnya akan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (31/1/2019).

“Besok (Kamis, 31/1/2019-red) kami daftarkan upaya hukum banding di PN Jakarta Selatan pukul sepuluh,” kata pengacara Ahmad Dhani, Hendarsam Marantoko melalui pesan singkat, Rabu (30/1/2019).

Baca Juga :  Sanggah Ridwan Saidi, Arkeolog Ini Sodorkan 5 Bukti Prasasti Terkait Kerajaan Sriwijaya

Sebagaimana diketahui, Ahmad Dhani yang kini menghuni Lapas Cipinang, didakwa melanggar pasal 45 huruf a junto pasal 28 ayat 2 undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Saat itu, hakim Ratmoho mengatakan Ahmad Dhani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Terdakwa dihukum karena dengan sengaja dan tanpa hak menyuruh melakukan dan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan yang dituju atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku agama ras dan antar golongan atau SARA.

Baca Juga :  Gara-gara Sembunyikan Kunci Motor, Suami di Bogor ini Tega Ikat, Sumpal Mulut, Pukuli dan Injak Istrinya Hingga Babak Belur

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Dhani Prasetyo dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan. Memerintahkan agar terdakwa ditahan,” kata hakim Ratmoho dalam sidang Senin kemarin.

Hendarsam menilai vonis kepada kliennya seperti aksi balas dendam setelah mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dipenjara karena dianggap menistakan agama.

Baca Juga :  Siap-siap Harga Jual Rokok Akan Naik 35 Persen, Ini Sebabnya

Menurut dia, dalam menangani kasus Ahmad Dhani semestinya hakim bisa secara jelas mengurai unsur yang dimaksud ujaran kebencian yang mengandung unsur SARA.

Ia mengatakan tak sedikit pun kliennya ingin menyebar ujaran kebencian.  Hakim, kata dia, hanya mendasarkan pada asumsi untuk menentukan suatu perbuatan mengandung ujaran kebencian atau tidak.

“Hakim hanya menyandarkan pada tafsiran subjektif, tanpa alasan argumentatif secara hukum,” katanya.

www.tempo.co

Loading...