loading...
Loading...

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Selama tahun 2018, duit negara sebesar Rp 9,2 triliun hilang menjadi bancaan para koruptor.

Demikian rilis Indonesia Corruption Watch (ICW) yang merupakan rangkuman dari putusan perkara korupsi tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi serta Mahkamah Agung.

“Permasalahan asset recovery masih jadi tantangan sendiri. Dengan kerugian negara sebesar Rp 9.290.790.689.756, upaya pengembalian kerugian tersebut belum maksimal,” ujar peneliti ICW, Lalola Easter, dalam diskusi di Kantor Pusat ICW Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (28/4/2019).

Easter mengatakan jumlah kerugian ini baru ‘diganti’ sebesar 8,7 persen saja, lewat pidana tambahan uang pengganti, yang sebesar Rp 805,064 miliar dan US$ 3,01 juta.

Baca Juga :  Ini Kumpulan Ucapan Tahun Baru Imlek, Bahasa Mandarin & Inggris Lengkap dengan Terjemahannya, Pas Dikirim Via WA dan untuk Status WA, IG dan FB

Easter mengatakan salah satu cara paling efektif untuk membuat jera para koruptor adalah dengan menjeratnya dengan pidana tambahan uang pengganti dan kombinasi dakwaan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Hal itu merupakan bentuk pemidanaan secara finansial, atau bisa disbeut memiskinkan koruptor.

Namun Easter menyayangkan langkah ini tidak diambil oleh sebagian besar penegak hukum.

“Di tahun 2018 hanya ada tiga terdakwa yang didakwa, dituntut, dan diputus menggunakan UU TPPU,” ujarnya.

Ia pun menyayangkan aparat penegak hukum yang tak pernah menggunakan pasal ini terhadap pelaku korupsi. Menurut Easter, ini menunjukkan adanya perbedaan perspektif dalam menyikapi kasus korupsi.

Baca Juga :  Karyawan TVRI Resah Kemungkinan Tunjangan Kinerja Tak Terbayar

Padahal, kata dia mekanisme hukum sudah disediakan Undang-Undang, dan regulasi sudah memberi kewenangan bagi aparat penegak hukum untuk memindaklanjuti.

“Tapi belum digunakan secara maksimal,” tutupnya.

www.tempo.co

Loading...