JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Sandiaga Tak Setuju Ajakan Waketum Gerindra untuk Boikot Pajak

sandiaga
tempo.co
surakarta.ut.ac.id
surakarta.ut.ac.id
surakarta.ut.ac.id

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Ajakan boikot pajak oleh Waketum Gerindra, Arief Poyuono tak sepenuhnya mendapat dukungan secara internal.

Sinyal ketidaksetujuan itu ditunjukkan oleh Cawapres 02, Sandiaga Uno. Secara tak langsung Sandiaga menyatakan tak setuju dengan ajakan Arief Poyuono tersebut.

Terlebih saat ini Indonesia tengah mengalami keterlambatan ekonomi sehingga diperlukan kenaikan rasio pajak dengan menambah basis pembayar pajak.

“Saya ingin ingatkan negara kita lagi sulit ekonomi, neraca perdagangan kita jeblok,” ucap Sandiaga di Makassar, Kamis (16/5/2019).

Saat ini kata Sandiaga, neraca perdagangan terus menjadi tantangan ekonomi Indonesia. Apalagi sekarang  ekonomi Indonesia terburuk sepanjang sejarah.

Baca Juga :  Dirut PT INKA Akui Adanya Keretakan Sejumlah Gerbong Pesanan KAI

Perekonomian nasional dinilai Sandiaga memburuk karena pemerintah menggenjot impor ditingkatkan, sehingga kinerja ekspor turun.

“Seharusnya ekspor ditingkatkan dan impor dikurangi terutama migas,” ujarnya.

Terkait teknis pengelolaan pajak, Sandiaga menilai pemerintah harus mampu meningkatkan sistem informasi teknologi agar menjadi lebih baik lagi.

Oleh sebab itu ia mengusulkan pembentukan badan penerimaan negara yang terpisah dengan menteri keuangan.

“Itu kami usulkan, tapi butuh pemerintahan kuat dan kepemimpinan tegas,” ujarnya.

Selama ini, kata Sandiaga, perusahaan telah patuh membayar pajak. Sehingga yang paling penting adalah negara harus bisa menggunakan pajak dengan baik demi kepentingan masyarakat dan pembangunan di Indonesia.

Baca Juga :  Dua Warga Boyolali Ditangkap Densus 88, Terkait dengan Penyerangan Wakapolres Karanganyar di Tawangmangu

Sebelumnya, Arief Poyuono menyatakan seruan boikot pajak itu sebagai bentuk pelaksanaan hak masyarakat karena mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019.

“Tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate,” ujar Arief seperti dikutip dari siaran pers yang diterima, Rabu (15/5/2019).

Hal itu disampaikan Arief khusus kepada masyarakat yang memilih Prabowo dan Sandiaga dalam pemilu sebelumnya.

“Jika terus dipaksakan hasil pilpres 2019 untuk membentuk pemerintahan baru, maka masyarakat tidak perlu lagi mengakui pemerintahan yang dihasilkan Pilpres 2019,” katanya.

www.tempo.co