loading...
Loading...
Tempo.co

JAKARTA, Joglosemarnews.com –  Sebanyak 600 URL digunakan untuk menyebarkan konten hoaks terkait aksi 22 Mei 2019.

Demikian data yang terhimpun di  Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

“Kontennya memang menghasut masyarakat,” kata Menkominfo, Rudiantara usai acara silaturahim dengan pegawai Kominfo, Rabu (12/6/2019).

Ia mengatakan Keputusan pembatasan media sosial, seperti yang terjadi pada Mei lalu, merupakan hasil koordinasi dengan beberapa kementerian lain, salah satunya Kementerian Polhukam.

Baca Juga :  Kasus Berita Bohong Ratna Dijadikan Komoditas Politik

Rudiantara menjelaskan pembatasan media sosial merupakan keputusan terakhir setelah mempertimbangkan berbagai faktor, salah satunya penyebaran masif konten hoaks atau hoax selama periode aksi 22 Mei.

Adapun terkait sidang sengketa hasil Pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi atau MK pekan ini, ia mengatakan belum ada keputusan mengenai wacana pembatasan akses ke sejumlah fitur media sosial pada masa  “Belum tahu,” kata Rudiantara.

Baca Juga :  Saksi Kubu Prabowo-Sandi Ditegur Hakim MK, Ini Soalnya

Plt Kepala Biro Humas Kominfo, Ferdinandus Setu, menyatakan saat ini kementerian siaga untuk melihat situasi di media sosial, apakah ada peningkatan konten-konten yang bersifat menghasut dan memecah belah seperti Mei lalu.

“Itu (pembatasan medsos) pilihan terakhir sekali, sifatnya situasional. Melihat konten, persebarannya dan jumlahnya,” kata dia.

Baca Juga :  Pemuda ini Kebal, Tak Mempan Dibacok Senjata Tajam, Pisau Saja Bengkok, Tetapi Tewas Mengenaskan Karena Ini

Pantauan Kominfo terhada hoaks di media sosial antara lain dengan memanfaatkan mesin AIS, untuk mendeteksi sebaran dan jumlah konten.

Menkopolhukam Wiranto sebelumnya menyatakan tidak ada pembatasan akses ke media sosial saat sidang sengketa hasil Pemilu 2019, yang akan berlangsung pada 14 Juni hingga 28 Juni.

www.tempo.co

Iklan
Loading...