loading...
Loading...
Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo saat bertemu dengan para teman masa kecilnya saat open house di Tawangmangu. Foto: Tribunnews.com

JOGLOSEMARNEWS.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kudus M Tamzil, Jumat (26/7/2019) siang

Menanggapi hal tersebut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan OTT menjadi penting bagi para pejabat yang tidak bisa dinasihati.

“Kalau sudah tidak bisa dinasihati maka OTT menjadi penting. Di era yang sudah terbuka dan di era semua melakukan reformasi menuju pemerintah bersih maka hanya orang yang bernyali tinggi alias nekat yang melakukan ini,” ucapnya via pesan Whatsapp, Jumat (26/7/2019).

Ia kerap kali menyampaikan pesan soal potensi penyalahgunaan kewenangan, setiap melantik pejabat di lingkungan pemerintahan Jawa Tengah.

“Semua kepala daerah sebenarnya sudah paham soal mitigasi korupsi. Seperti jual beli jabatan, lelang proyek, dan perizinan. Semua kepala daerah juga sudah melakukan pelatihan pencegahan korupsi di KPK. Semuanya juga sudah melakukan tanda tangan pakta integritas,” tutupnya.

Di awal tahun 2019, saat Ganjar melantik Bupati dan Wakil Bupati Tegal, dirinya sudah menyampaikan kepada seluruh kepala daerah untuk menjaga integritas.

“Godaan terbesar pemimpin daerah adalah soal lelang jabatan, proyek, dan komisi. Maka integritas harus nomor satu,” ucapnya saat itu.

Menurut pengamat politik, Teguh Yuwono, kepala daerah yang terjaring KPK karena korupsi tidak bisa dihindarkan dari biaya politik yang sangat tinggi.

“Apalagi pemilihan yang semakin dekat dengan pemilihnya, itu semakin boros. Misalkan saja pilkades, pilwalkot, atau pilbup. Kalau pilgub dan pilpres tidak begitu, karena lebih cenderung menggunakan media massa,” tuturnya, Jumat (26/7).

Baca Juga :  Hebat, 2 Pesepakbola Muda Sragen Terpilih Masuk Tim Sepakbola Jateng ke Olimpiade Khusus Asia Tenggara di Singapura 

Maka ia beranggapan kepala daerah yang menang dalam pemilihan bukan karena sosok orangnya, melainkan lebih kepada ‘uang’ yang diberikan kepada pemilih.

“Saya dengar-dengar Tamzil (Bupati Kudus) menggunakan botoh (donatur) saat pemilihan. Jadi kalau sudah kena beban hutang mau tidak mau dia harus segera mengembalikkannya. Bahkan bisa dua kali lipat,” kata guru besar Universitas Diponegoro ini.

Ia melanjutkan, untuk bisa menangkal terjadinya korupsi di lingkungan pemerintahan yakni tidak melakukan politik uang.

“Tanpa itu pasti kepala daerah bisa menghindari godaan-godaan yang ada di depannya. Yang jadi masalah, banyak pemilih yang tidak cerdas. Apalagi dilatarbelakangi status ekonomi masyarakat yang menengah ke bawah,” terangnya.

Menurutnya, indikator demokrasi yang baik yakni dengan tidak menjalankan praktik politik uang.

Maka kepala daerah yang terpilih tidak mempunyai beban selain tugasnya menjadi abdi negara.

Wakil bupati tak tahu

Wakil Bupati Kudus Hartopo mengaku belum mengetahui secara pasti kasus yang diselidiki KPK.

“Sampai saat ini saya belum tahu. Saya cuma dapat kabar dari medsos saja (tentang penyegelan ini). Keberadaan Bupati pun sampai sekarang saya belum tahu,” ujarnya usai menghadiri acara pisah-sambut Kajari Kudus di Pendopo Kabupaten Kudus, Jumat (26/7) sore. Hartopo mengaku terakhir kali bertemu pada acara pelepasan haji Kamis atau sehari sebelum OTT.

Baca Juga :  Pesona Kecantikan Putri Kerajaan Denmark saat Berkunjung ke Jateng. Mengaku Kagumi Produk Batik dan Kopi Jenis Ini!

“Pagi tadi kegiatan saya baksos di depan pendopo. Setelah baksos saya ada kunjungan ke dinas-dinas. Setelah itu saya Jumatan. Setelah Jumatan saya baru ke sini, karena ada undangan acara pisah sambut (Kajari) di sini. Sampai saat ini saya belum ada komunikasi dengan Bupati,” paparnya.

Mengenai ketidakhadiran Bupati dan Sekda Kudus di acara pisah-sambut Kajari tersebut, ia juga mengaku tidak tahu alasan persisnya.

“Kalau Pak Sekda hari ini izin ke luar kota. Sepertinya acara keluarga,” tambahnya.

Ketika ditanya penyegelan rumah dinas Sekda Kudus, Hartopo menjawab, ia hanya tahu dari medsos. Mengenai detailnya, ia belum tahu.

“Pemerintahan ke depan, harapan saya tetap baik-baik saja. Saya mohon doanya, semoga tidak ada permasalahan apa-apa dan tetap baik. Saya dan Pak Tamzil tetap jalan,” pungkasnya.

www.tribunnews.com

Loading...