JOGLOSEMARNEWS.COM Market Ekbis

Pedagang Kecil Keberatan Terhadap Rencana Penghapusan Migor Curah

Pedagang sedang mengemas minyak goreng curah, Tribunnews
loading...
Pedagang sedang mengemas minyak goreng curah, Tribunnews

SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM – Rencana pemerintah yang akan menghapus pengadaan minyak goreng curah menuai reaksi kontra dari pelaku ekonomi tingkat bawah. Terutama bagi pedagang dan penjual makanan yang memerlukan migor curah sebagai kebutuhan utama.

Salah satu penolakan datang dari penjual ayam goreng di shelter Manahan, Surati. Menurutnya, minyak goreng curah merupakan salah satu upaya penekanan biaya produksi bagi usahanya.

“Kalau harus beli minyak goreng kemasan ya keberatan. Karena selisih harganya.lumayan besar. Harga minyak goreng curah dengan kemasan beda jauh, jadi kalau minyak goreng curah sudah tidak ada lagi di pasaran akan banyak pedagang yang merasa dirugikan. Seperti saya yang pakai banyak minyak goreng setiap hari. Saya selain goreng ayam juga goreng kremesan. Itu kalau menggoreng butuh minyak banyak,” ujarnya, Senin (7/10/2019).

Baca Juga :  Terdeteksi Demam Batuk Pilek, 2.795 Warga Solo Berstatus ODP Diminta Lakukan Isolasi Mandiri Selama 14 Hari!

Hal senada disampaikan pelaku ekonomi lainnya, Maryani. Menurut pedagang sembako tersebut, rencana penghapusan migor curah cukup.mengagetkannya.

“Agak kaget karena kan minyak goreng curah banyak sekali yang beli. Dalam satu hari saja saya bisa menjual sampai 30 liter minyak goreng curah. Selisih harganya kan jauh. Kalau minyak goreng curah saya jual Rp10.000/liter, sedangkan minyak goreng kemasan harganya Rp12.000/liter. Pasti akan banyak yang mengeluh,” paparnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita akan melarang peredaran minyak goreng curah di pasar masyarakat mulai 1 Januari 2020. Sebagai gantinya minyak goreng curah wajib menggunakan kemasan.

Baca Juga :  Kota Solo Mulai Batasi Jam Operasional Mal dan Tempat Hiburan Malam

Menurut Enggartiasto, alasan pelarangan tersebut karena peredaran minyak goreng curah di pasar berpotensi bahaya mengingat kualitas minyak tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak melewati pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Triawati PP