loading...
Loading...
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wali Kota Solo FX Rudi Hadyatmo usai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, 17 Desember 2018 / tempo.co

SEMARANG, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kasus desa siluman atau desa fiktif penerima dana desa yang belakangan ramai menjadi perbincangan, sebenarnya merupakan kasus lama.

Demikian dikatakan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Karena itu, menurut Ganjar, pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah harus memastikan data desa adalah benar.

“Itu kasusnya sudah lama, sekarang semuanya harus evaluasi. Pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota harus memastikan kebenaran data tentang jumlah desa termasuk pemekarannya,” katanya, Jumat (8/11/2019).

Ia juga mengusulkan agar Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri dibantu Gubernur, Bupati/Wali Kota hingga camat untuk segera melakukan update data desa.

“Harus dilakukan sekarang,” ucapnya.

Kepastian data desa itu, menurut Ganjar, sebagai syarat agar pemanfaatan dana desa bisa jelas dan sesuai target.

Sehingga, di lima tahun pemerintahan
Jokowi mendatang, dana desa bisa efektif mencapai target menurunkan kemiskinan, kemakmuran masyarakat, menjaga lingkungan, isu anak dan perempuan serta target-target lainnya.

Soal temuan empat desa siluman yang ada di Sulawesi Utara oleh Kemendagri, Ganjar meminta hal itu agar segera ditindaklanjuti.

Baca Juga :  Hati-hati dalam Bermedia Sosial, Ibu Ini Divonis 7 Bulan Karena Cemarkan Nama Baik Orang Lain

“Itu tidak terlalu sulit, apalagi cuma empat. Dipanggil saja bupatinya, maka selesai,” ucapnya.

Ganjar mengklaim penyaluran dana desa di Jawa Tengah sudah berlangsung sangat baik.

“Sampai saat ini, semua berjalan dengan baik, dari segi pengelolaannya, peruntukannya serta manajemen lain.”

Sejumlah manfaat pemanfaatan dana desa, kata Ganjar, terlihat dari banyak desa yang memiliki sejumlah inovasi, baik bidang teknologi, pertanian dan lainnya.

“Yang menyenangkan, desa wisata tumbuh pesat di Jateng yang membuat banyak wisatawan datang,” ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya mengaku telah mendapat kabar adanya desa yang mendapat kucuran dana tapi tak memiliki penghuni.

Dia mengatakan, fenomena ini bisa terjadi karena penyaluran dana desa yang ajek, sehingga membuat pemerintah kurang memperhatikan hal ini.

“Kami mendengar beberapa masukan karena adanya transfer yang ajek itu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka sekarang muncul desa-desa baru yang bahkan tidak ada penduduknya, hanya ingin mendapatkan (dana desa),” kata Sri Mulyani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Senin (4/11/2019).

Baca Juga :  Saham Garuda Menguat Sehari Setelah Pencopotan Ari Askhara dari Jabatan Dirut

Sri Mulyani menuturkan, hal itu bisa terjadi karena adanya penyaluran dana desa yang ajek, sehingga pemerintah menjadi kurang memperhatikan detail terkait penyaluran.

Oleh karena itu ia akan melakukan verifikasi terkait jumlah desa yang ada untuk mendapatkan penyaluran dana.

“Kami akan melakukan verifikasi atas fenomena itu, karena ada transfer dana yang ajek atau setiap tahun.”

www.tempo.co

Loading...