JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Pro Kontra Gibran dan Bobby Terjun di Pilkada, PKS Anggap Nepotisme, PDIP: Suuzon!

tribunnews
surakarta.ut.ac.id
surakarta.ut.ac.id
surakarta.ut.ac.id

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Bakal majunya putra sulung presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka dan menantunya, Bobby Nasution dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 memunculkan pro kontra.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pipin Sopian misalnya, memastikan adanya kemungkinan praktik nepotisme dalam dinasti politik.

Ia pun mengkhawatirkan terbukanya potensi nepotisme dalam pencalonan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan menantunya, Bobby Nasution di Pilkada 2020.

Dia mengatakan, dari banyak kasus serupa, yang pernah terjadi di berbagai daerah di Indonesia, satu hal yang Pipin khawatirkan yaitu terjadinya potensi penyalahgunaan APBN.

“Ini yang harus dipahami, bahwa ketika seseorang, katakanlah Gibran maju, yang dikhawatirkan adalah potensi penyalahgunaan APBN,” kata Pipin.

Hal itu dia sampaikan dalam acara Sapa Indonesia Malam yang diunggah di kanal Youtube Kompas TV pada Minggu (8/12/2019).

Pipin pun melihat adanya akses yang lebih mudah didapatkan seorang anak atau pun menantu presiden untuk maju dalam Pilkada.

“Jika kita melihat runutannya, sebenarnya ada akses yang lebih mudah didapatkan oleh kerabat atau yang sedarah, dan saya melihat sebetulnya ini fenomena gunung es,” tuturnya.

Pipin menuturkan, hal itu disampaikannya berdasarkan apa yang dilihatnya selama ini. Menurutnya, sebelum Gibran dan Bobby memutuskan mengikuti jejak Jokowi di dunia politik, kasus serupa pun pernah terjadi di beberapa daerah di Indonesia.

“Sebenarnya ini sudah terjadi di berbagai daerah, jadi sebelum muncul Bobby dan Gibran, sebenarnya di Banten, Purwakarta, Sulawesi, dan di berbagai daerah itu terjadi,” kata Pipin.

Lebih lanjut Pipin menuturkan, dari yang selama ini ia perhatikan, kasus tersebut membawa pada kerusakan kaderisasi partai politik.

Baca Juga :  Kontroversi Obat Herbal Covid-19, Giliran Hadi Pranoto Gugat Muannas Alaidid Rp 150 T

 

“Yang pertama adalah merusak sistem kaderisasi di partai politik,” kata Pipin.

Menurutnya, majunya Gibran ke Pilkada 2020 sama halnya seperti orang baru yang tiba-tiba datang, karena memiliki kedekatan dengan presiden, lalu melemahkan kader-kader partai yang sejauh ini telah membangun karir di partai.

“Tentu akan melemahkan kader-kader partai yang selama ini telah membangun karirnya di partai, memberikan pengabdian, lalu tiba-tiba ada orang masuk karena memang dia ada kedekatan dengan presiden,” ujarnya.

Selain itu, Pipin juga mengkawatirkan adanya rezim yang membantu proses pemenangan.

“Misalnya rezim yang kemudian membantu dalam proses pemenangan,” ucapnya.

Pipin menuturkan dirinya sepakat bahwa Gibran dan Bobby sama-sama memiliki hak politik.

“Saya setuju ini adalah hak,” kata Pipin.

Pipin menambahkan, hanya orang-orang yang berintegritas dan tidak menghalalkan segala cara dalam setiap kontestasi itulah yang berhak dipilih masuk dalam pencalonan.

“Semua orang boleh dipilih masuk dalam pencalonan, tetapi ketika dia punya integritas, kapasitas, punya pengalaman, dan kemudian dia tidak menghalalkan segala cara dalam setiap kontestasi itu saya kira setiap orang silakan,” ungkapnya.

Menanggapi pandangan itu, politisi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus pun menilai pernyataan Pipin Sopian  tersebut sebagai tuduhan yang tidak berdasar.

“Saya kira itu kan suuzon ya, itu tuduhan yang tak berdasar,” ujar Deddy, seperti yang ditayangkan Kompas TV.

Deddy tidak setuju jika pencalonan Gibran dan Bobby di Pilkada 2020 disebut sebagai nepotisme.

“Ini bukan (nepotisme) dong, memangnya yang menentukan dia maju Pak Jokowi?” ucapnya.

“Kan partai yang mengusung dia,” lanjut Deddy.

Deddy menjelaskan, PDI Perjuangan memiliki mekanisme dalam menentukan calon pemimpin daerah. Menurut Deddy, dalam penentuan calon pemimpin daerah, terdapat proses yang harus dilalui mulai dari DPC hingga DPP.

Baca Juga :  Kasus Obat Covid-19, Anji Mengaku Tak Percaya Media di Indonesia

“Ada penjaringan di tingkat, katakanlah kalau ini kota Solo, DPC Kota, itu ada proses penjaringan dari bawah,” ujar Deddy.

“Lalu ada proses yang bisa dilakukan oleh DPD partai di tingkat provinsi dan terakhir itu ada mekanisme yang diatur atau ditentukan oleh DPP, jadi kita berjenjang,” lanjutnya.

Deddy pun menuturkan bahwa setidaknya ada lima alasan untuk memilih kepala daerah.  Kelima alasan tersebut di antaranya yaitu kesukaan dan kemungkinan untuk menang. Selanjutnya, rekam jejak calon kepala daerah juga akan dilihat.

Adapun pertimbangan kapabilitas hingga komunikasinya dengan partai dan rakyat.

“Tentu kita melihat bagaimana kapabilitas, kapasitasnya, lalu kita melihat komunikasinya dengan partai dan dengan rakyat,” jelas Deddy,

“Baru yang terakhir kita lihat geopolitik di sana, jadi lima kriteria ini harus dipenuhi,” lanjutnya.

Deddy juga menegaskan bahwa ini bukanlah kali pertama PDI Perjuangan mengusung calon yang bukan dari kader.

“Bukan baru pertama ini PDI Perjuangan mengusung orang yang bukan kader,” tegasnya.

Mengingat Gibran yang langsung menemui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri setelah pencalonannya ditolak oleh Ketua DPC Kota Solo Hadi Rudyatmo, lantaran sudah ada calon yang dipilih, Deddy membantahnya sebagai kemudahan akses bagi putra presiden.

“Tidak. Ada banyak kasus di Sumatera Utara, di banyak tempat,” tuturnya.

“Jadi proses di bawah (DPC) itu adalah penjaringan, nanti di DPD itu penyaringan, keputusan dan mekanisme penjaringan juga bisa dilakukan di DPP, itu aturan partai,” sambungnya.

www.tribunnews.com