JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Setelah Kedatangan Jokowi, Kapal-kapal Nelayan Cina Diklaim Telah Keluar dari Perairan Natuna

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (13/1/2020) / tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM  – Sejak kedatangan presiden Joko Widodo (Jokowi) ke perairan Natuna, Rabu (8/1/2020) lalu, kapal-kapal nelayan asal Cina diklaim sudah bergerak meninggalkan kawasan Natuna.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko. Dia menyatakan, kapal-kapal Cina yang sebelumnya mencuri ikan di perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau, sudah keluar dari wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Hal itu diungkapkan Moeldoko berdasarkan laporan Panglima TNI, Hadi Tjahjanto dan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Achmad Taufiqoerrochman.

Dalam laporan itu disebutkan bahwa kapal-kapal asing telah bergerak ke arah utara.

“Dengan Presiden telah ke lapangan kemarin Bakamla sudah melaporkan dan Panglima juga sudah melaporkan kepada presiden bahwa telah ada pergerakan kapal-kapal itu ke utara, maksudnya sudah keluar wilayah itu, jadi masyarakat harus paham, bahwa upaya-upaya udah dijalankan oleh Bakamla dan, TNI AL,” kata Moeldoko di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2020).

Moeldoko menjelaskan peran dari TNI AL adalah memperkuat Bakamla yang mengamankan Laut Natuna utara, sehingga operasi pengamanan teritori Indonesia bisa berjalan dengan baik.

“Maka sesungguhnya persoalan ini sudah bisa diatasi,” ujarnya.

Walaupun sudah aman saat ini, menurut Moeldoko wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia tidak boleh dibiarkan kosong, sehingga ada rencana untuk mengirimkan para nelayan pantai utara (Pantura) pulau Jawa untuk dikirim ke wilayah Laut Natuna.

“Bahwa wilayah itu tidak boleh kosong, ada rencana ke depan untuk mendatangkan nelayan dari pantura,” ungkapnya.

Moeldoko menjelaskan bahwa perairan sepanjang 12 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan di mana Indonesia memiliki kedaulatan penuh negara, sedangkan untuk wilayah 200 mil laut atau ZEE Indonesia adalah hak berdaulat Indonesia.

“Sehingga ZEE sebagai zona ekonomi ekslusif hak berdaulat kita tidak diganggu oleh siapapun karena di ZEE itu hak berdaulat,” tutur Moeldoko.

Menurut Moeldoko, semua kapal boleh melewati wilayah ZEE tersebut, namun yang boleh mengeksplorasi hasil sumber daya alam pada wilayah itu hanya Indonesia.

“Oleh karena itu ada kapal asing yang berada disitu, kapal nelayan yang ada di situ dan melakukan kegiatan-kegiatan fishing dan seterusnya maka indonesia memiliki kewajiban hak untuk membela wilayah itu,” ujarnya.

www.tempo.co

Baca Juga :  Pakar Hukum UNS: Kewenangan Penyadapan Layak dimasukkan dalam Revisi UU Kejaksaan, Terutama untuk Korupsi dan Kejahatan Kerah Putih