JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Di tengah perdebatan publik soal efektivitas dan anggaran program makan bergizi gratis (MBG), kalangan pengusaha dapur justru mendorong program tersebut menjadi kebijakan jangka panjang hingga puluhan tahun ke depan.
Dorongan itu disampaikan Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis (APPMBGI) yang menilai keberlanjutan program menjadi kunci utama agar dampaknya benar-benar terasa bagi masyarakat.
Ketua Umum APPMBGI Abdul Rivai menyebut pihaknya tidak ingin MBG hanya menjadi program musiman yang berhenti seiring pergantian pemerintahan.
“Ini menjadi perjuangan kami dari asosiasi bagaimana MBG ini tetap sustain, tidak hanya dalam satu periode kepemimpinan saja, tetapi bagaimana program ini bisa berjalan sampai 25 tahun ke depan,” kata dia di sela acara APPMBGI National Summit di Kantor Pusat APPMBGI, Jakarta, Sabtu (25/4/2026).
Menurut Abdul, meski di media sosial kerap muncul suara yang mengkritisi bahkan meminta penghentian MBG, kondisi di lapangan menunjukkan kebutuhan yang masih tinggi, terutama bagi masyarakat kurang mampu.
“Terutama masyarakat yang kurang mampu dan mereka yang memang membutuhkan tambahan pemenuhan kebutuhan gizi,” ujarnya.
Ia menegaskan, keberlanjutan program sangat penting untuk menjawab persoalan mendasar seperti stunting dan kualitas gizi masyarakat. Menurutnya, hasil nyata dari program tersebut baru akan terlihat jika dijalankan dalam jangka panjang.
“Kalau MBG bisa berjalan hingga 25 tahun ke depan, hasilnya baru bisa dirasakan, termasuk dalam menjawab persoalan stunting,” tuturnya.
APPMBGI sendiri dibentuk sebagai wadah para pelaku usaha dapur MBG yang berperan menjaga standar keamanan pangan sekaligus memperkuat rantai pasok bahan makanan. Asosiasi ini juga menjadi penghubung antara pengusaha, pemasok, hingga pengelola dapur, baik dari kalangan korporasi maupun koperasi.
“Kami memberikan dukungan agar rantai pasok bisa terdukung dengan baik. Asosiasi ini mempertemukan pengusaha, supplier, hingga pengelola dapur, baik mitra korporasi maupun koperasi,” jelasnya.
Dalam agenda tersebut, lebih dari 2.000 pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari berbagai daerah hadir untuk mengikuti pertemuan nasional. Sejumlah pejabat dan menteri Kabinet Merah Putih turut hadir sebagai pembicara, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Kepala BRIN Arif Satria, serta Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus.
Dorongan ini menandai adanya kepentingan kuat dari pelaku usaha untuk memastikan program MBG tidak hanya berumur pendek, melainkan menjadi kebijakan berkelanjutan yang berdampak luas bagi generasi mendatang. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
