Diserbu Gerombolan Wartawan Bodrek dan LSM Abal-Abal, Kepala Sekolah dan Kades di Sragen Resah. Modus Minta Jutaan Disertai Paksaan, Ada Yang Sampai Nyengging Guru

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kalangan Kades dan Kepala Sekolah di Sragen kembali diresahkan dengan kemunculan rombongan mengaku wartawan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Mereka resah lantaran ulah para oknum itu sudah mengarah pada pemaksaan  dan kekerasan, bahkan tak segan mengucapkan kata-kata kasar apabila tidak memberi uang.

Modus yang dijalankan dengan menakut-nakuti, mencari-cari kesalahan hingga menawarkan proposal kegiatan atau liputan dengan mematok bayaran jutaan rupiah.

“Iya, dulu sempat mereda. Sekarang muncul lagi. Sekali datang 2 orang kadang 4 orang. Ada yang pakai motor ada yang bawa mobil. Ngakunya ya wartawan, ada juga yang LSM. Sambil nunjukkan emblem identitas dari pers gitu. Nanti nanya anggaran dana desa, proyek desa atau yang ada PTSL ya ditanya-tanya anggarannya. Ujung-ujungnya nakut-nakuti lalu minta uang jutaan rupiah. Orangnya sangar-sangar, kadang ditolak malah mencak-mencak dan kalimatnya kasar,” ujar S, salah satu Kades di Sumberlawang, Sragen kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , Jumat (21/2/2020).

Ia menuturkan kehadiran oknum-oknum itu memang sangat meresahkan. Selain mematok uang jutaan, mereka kadang mengejar Kades dan mencari sampai ke rumah.

Kemunculan oknum bodrek itu juga banyak dikeluhkan Kades-kades lainnya di wilayah Sumberlawang dan Sragen barat. Dirinya berharap aparat bisa menindak tegas oknum-oknum itu agar tak semakin merajalela.

Tak hanya Pemdes, oknum gerombolan wartawan dan LSM abal-abal itu juga dikeluhkan oleh sekolah. Kepala SMKN 1 Miri, Sarno tak menampik sering didatangi oknum-oknum mengaku wartawan.

Mereka biasanya datang lebih dari satu orang, mengaku sebagai wartawan dari tabloid atau media online. Namun menurutnya media itu selama ini tidak beredar luas dan diyakini juga tidak terdaftar resmi di Pemkab.

“Mereka ya menunjukkan kartu persnya tapi nanti nanya-nanya dana BOS, proyek-proyek, PPDB dan lainnya. Ujung-ujungnya menawarkan liputan dan dipatok jutaan. Kemarin juga ada yang modusnya nawarkan semacam diklat jurnalistik dan ngasih proposal tapi harganya Rp 7,5 juta. Sempat kami tolak, tapi nadanya malah kasar dan mbentak-mbentak,” terangnya.

Ia juga menuturkan para oknum itu biasanya hanya menyasar dan mencari kepala sekolah.

Bahkan pernah ketika Kasek tak ada dan ditemui oleh guru lain, guru itu malah dicengging lehernya dan dibentak-bentak hanya karena memberi amplop dan isinya tidak sesuai keinginan mereka.

“Kemarin pas Bapak (Kasek) nggak ada di kantor. Lalu ditemui guru, malah marah-marah dan bilang nek arep modar rasah neko-neko. Dulu pernah nyengkiwing guru bendahara BOP juga,” timpal Dwi, salah satu petugas TU di SMKN 1 Miri.

Sarno menyampaikan keluhan maraknya oknum-oknum wartawan dan LSM itu juga dirasakan oleh banyak kepala sekolah lainnya.

Ia mengaku sebenarnya tidak alergi, akan tetapi risih dan merasa terganggu dengan banyaknya oknum-oknum seperti itu yang tak segan menggunakan ancaman dan kasar.

“Ya agak meresahkan, risih saja Mas. Sudah sekolah disibukkan dengan kegiatan yang nggak ada habisnya, masih ditambahi oknum-oknum itu yang kadang datang silih berganti. Mereka itu datang bukan seperti wartawan yang resmi yang meliput kegiatan atau berita, tapi pakai modus-modus dan ujung-ujungnya matok jutaan,” terangnya.

Terpisah, Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Jateng VI, Eris Yunianto mengimbau Kasek harus bijak, normatif dan tegas menghadapi oknum-oknum itu.

Jika memang aturan tidak memungkinkan atau tidak ada kapasitas mereka di situ, Kasek harus berani menolak dengan penjelasan bijak.

“Dilihat aturannya memungkinkan tidak, sepanjang sekolah tidak ada program-program itu, ya bisa ditolak. Perkoro teknisnya gimana biar sekolah nanti koordinasi ke kami,” terangnya.

Perihal modus permintaan dana BOS atau data-data proyek sekolah, Eris menyampaikan adw UU Informasi Publik yang mengatur. Permintaan data-data itu juga ada mekanismenya, yang tidak serta merta diberikan secara lisan.

“Data-data BOS itu kalau memang minta, nggak bisa lisan. Harus tertulis, ada aturannya kok. Dalam beberapa kesempatan, sudah kami sampaikan kepada kepala-kepala sekolah. Ada UU Informasi Publik, itu silakan dipahami, dipatuhi,” tandasnya.

Lapor Polisi

Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen, Tatag Prabawanto mengimbau kepada Kades atau Kasek, untuk berani menolak jika oknum-oknum itu sudah meminta data di luar kapasitas. Bahkan, ia meminta jika sekiranya sudah mengarah memeras, mengancam atau menyasar secara fisik, agar bisa dilaporkan ke aparat berwajib.

“Kami imbau, nggak usah takut. Kalau memang tujuannya sudah nggak baik, mau nyari-nyari sesuatu, menakut-nakuti dengan ujung-ujungnya minta sesuatu atau uang, harus dilawan. Anda punya hak menolak. Dan kalau arahnya sudah memeras dan memaksa, laporkan polisi atau aparat terdekat,” paparnya kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , Sabtu (22/2/2020).

Sekda menguraikan masyarakat dan Pemdes harus bisa membedakan mana LSM yang resmi dan abal-abal. Karenanya jika memang didatangi oknum yang mengatasnamakan LSM, harus diminta menunjukkan dentitasnya dan ditanyakan keperluannya.

Jika sekiranya maksud mereka sudah tidak relevan, maka masyarakat atau Pemdes punya hak menolak. Ia juga mengimbau semua pihak tidak perlu takut jika diancam atau ditakut-takuti sepanjang pelaksanaan proyek atau pengelolaan apapun, sudah sesuai aturan.

“Nggak perlu takut. Silakan kalau memang diancam atau ditakut-takuti silakan lapor ke polisi,” tandasnya.

Sekda juga menyayangkan maraknya oknum LSM abal-abal yang meresahkan itu. Jika dibiarkan, maka dikhawatirkan makin merajalela dan membuat desa maupun masyarakat jadi terganggu dalam mengerjakan proyek pembangunan.

“Makanya semua harus kompak dalam menghadapi,” tandasnya. Wardoyo