SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen mengaku masih kekurangan dana penanganan covid-19 sebesar Rp 20 miliar.
Pasalnya, dari kebutuhan Rp 54,5 miliar, hingga kini dana refocusing yang diperoleh dari pengalihan anggaran baru mendapat total Rp 30,9 miliar.
Sekda Sragen, Tatag Prabawanto mengatakan dari pengalihan anggaran di semua OPD, total anggaran yang didapat sebesar Rp 30,9 miliar.
Angka itu meliputi refocusing anggaran berbagai OPD (organisasi perangkat daerah) sebesar Rp 25,8 miliar dan tambahan anggaran DPRD Sragen, didapatkan anggaran sebesar Rp 5,1 miliar.
Namun, menurut Tatag, anggaran sebesar itu belum cukup memenuhi kebutuhan penanganan COVID-19.
Pasalnya, Bupati Sragen yang juga ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Kusdinar Untung Yuni Sukowati, menyatakan setidaknya dibutuhkan anggaran sebesar Rp 54 miliar, khusus untuk penanganan COVID-19 di Kabupaten Sragen.
“Kita gunakan anggaran yang ada terlebih dahulu, agar cepat bisa digunakan untuk penanganan COVID-19. Nanti melihat perkembangan, jika diperlukan kita lakukan penggalian anggaran lagi. Yang jelas fokus kita dana ini agar bisa cepat digunakan untuk penanganan COVID-19,” paparnya Jumat (10/4/2020).
Sementara, Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati mengatakan, dana sebesar Rp 54 miliar akan digunakan untuk berbagai aspek terkait pandemi COVID-19.
Aspek tersebut di antaranya aspek kesehatan, jaring pengaman sosial dan penguatan ekonomi.
“Jadi kita membutuhkan dana Rp 50 milaran. Nantinya anggaran tersebut Rp 20 miliar untuk kesehatan, Rp 20 miliar untuk jaring pengaman sosial dan sisanya untuk penguatan ekonomi,” urainya.
Yuni menerangkan, anggaran sebesar Rp 20 miliar untuk kesehatan, di antaranya digunakan untuk kepentingan medis. Di antaranya pembelian peralatan, insentif tenaga medis dan persiapan rumah sakit darurat Corona.
Sementara anggaran sebesar Rp 20 miliar untuk jaring pengaman sosial, digunakan untuk membantu warga yang mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi.
“Wujudnya bantuan sembako bagi warga terdampak. Terutama bagi warga miskin berdasarkan BDT (basis data terpadu) kita ada 200.000an warga,” papar Yuni.
Sementara sisa anggaran sekitar Rp 10 miliaran, nantinya akan digunakan untuk penguatan sektor ekonomi. Terkait ini, pihaknya tengah menggandeng usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk melaksanakan pembuatan 1 juta masker yang nantinya akan dibagikan gratis ke seluruh masyarakat.
“Selain itu juga dipergunakan membantu warga-warga yang terkena PHK akibat pandemi ini. Terkait masker, akhir-akhir ini ada banyak bantuan dari pihak ketiga. Kemungkinan dananya bisa kita alihkan untuk jaring pengaman sosial,” tegas Yuni.
Terkait belum terpenuhinya anggaran penanganan COVID-19 hasil refocusing, Yuni mengaku tidak ada masalah. Yang terpenting, menurut Yuni, dana yang tersedia bisa cepat digunakan untuk kepentingan masyarakat.
“Bila tidak bisa sesuai dengan idealnya maka (anggaran) yang ada harus bisa digunakan. Yang penting dana yang ada segera bisa digunakan tanpa prosedur berbelit belit,” pungkasnya. Wardoyo
