Mau Buka Sekolah Juli, DPR Minta Kemdikbud Lebih Hati-hati

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM –
DPR meminta  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerapkan prinsip kehati-hatian terkait rencananya untuk membuka kembali sekolah pada Juli mendatang.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian. Pasalnya, menurut Hetifah, pandemi virus Corona (Covid-19) hingga kini belum mereda.

“Itu skenario optimis. Tentu perlu persiapan agar sekolah dan orang tua siap. Saya kira Kemendikbud harus benar-benar berhati-hati menerapkan kebijakan ini,” ujar Hetifah, ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (11/5/2020). 

Hetifah mengimbau Kemendikbud untuk menyamakan kebijakan tersebut di setiap daerah di Indonesia. 

Politikus Golkar tersebut beralasan karena saat ini Covid-19 semakin menyebar ke tiap provinsi dengan adanya masyarakat yang nekat untuk mudik. 

“Jadi jangan disamakan di setiap daerah. Saat ini, justru virus telah terdeteksi di seluruh provinsi di Indonesia. Kita berharap memang dalam dua bulan (pandemi Covid-19) sudah selesai, namun harus kita lihat perkembangan dua bulan kedepan,” kata dia. 

“Dikhawatirkan dengan adanya Idul Fitri dan masih adanya orang-orang yang memaksakan mudik, kasus di daerah menjadi lebih tinggi,” tandasnya. 

Sebagaimana diketahui, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berencana melakukan pembukaan kembali sekolah pada bulan Juli mendatang. 

Plt. Dirjen PAUD Dikdasmen Hamid Muhammad mengatakan, pembukaan sekolah hanya diutamakan untuk wilayah yang telah dinyatakan bebas dari penyebaran virus corona. 

“Masih dijajaki kemungkinannya, terutama untuk daerah yang sudah dinyatakan aman dari Covid-19 oleh otoritas kesehatan,” ujar Hamid kepada Tribunnews.com, Sabtu (9/5/2020).

Mengenai wilayah yang sekolahnya bakal dibuka lebih dulu, Hamid belum dapat mengungkapkan. Menurut dia, pihaknya saat ini masih menunggu rekomendasi dari Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengenai wilayah yang telah bebas dari corona.

“Kami menunggu rekomendasi Kemenkes dan Satgas Covid-19 Pusat,” tutur Hamid.

Seperti diketahui, saat ini sekolah yang menerapkan pembelajaran dari rumah sekitar 97,6 persen. Sementara sisanya tidak melaksanakan BDR karena tidak memiliki perangkat pendukung. 

Sekitar 2,4 persen yang tidak melaksanakan belajar dari rumah adalah sekolah yang berada di daerah khusus pedalaman, bukan daerah terjangkit Covid-19.