JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Jimly Asshiddiqie: BPIP Cukup Diatur dalam Perpres, Tak Perlu Undang-undang

Jimly Asshiddiqie / tempo.co

J

Jimly Asshiddiqie / tempo.co

AKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Tak perlu diatur dengan Undang-undang, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila cukup diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres).

Demikian dikatakan oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Jimly Asshiddiqie.

“Itu kan LPNK (lembaga pemerintah nonkementerian), itu kan cukup lewat Perpres,” kata dia dalam diskusi daring bertema Habis RUU HIP, Terbitlah RUU BPIP, Sabtu (18/7/2020).

Baca Juga :  Pasien Covid-19 Membeludak, DKI Gandeng 26 RS Swasta

Mantan hakim Mahkamah Konstitusi itu mengatakan, pengaturan lembaga setingkat badan seperti BPIP melalui Perpres sudah sesuai dengan mekanisme perundang-undangan.

Menurut dia, cakupan RUU BPIP seharusnya mengatur hal yang lebih luas, yaitu agenda pembinaan ideologi Pancasila. Dalam aturan itu, tak masalah bila BPIP sebagai badan juga disebut.

Baca Juga :  Klinik Aborsi Ilegal Digerebek Polisi, 10 Orang Jadi Tersangka. Buka Praktik sejak 2017, Sudah Gugurkan Lebih dari 32.000 Janin

“Kalau hanya badan itu sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang ada, cukup dengan perpres. Tidak perlu UU,” ujar dia.

Sebelumnya, pemerintah menyerahkan RUU BPIP ke DPR. RUU tersebut merupakan pengganti dari RUU Haluan Ideologi Pancasila yang menuai polemik di masyarakat. RUU BPIP memuat ketentuan tentang tugas, fungsi, wewenang dan struktur BPIP.

www.tempo.co