JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Pembubaran 18 Lembaga oleh Jokowi Dinilai Belum Hemat Anggaran

Presiden Jokowi mengikuti KTT Luar Biasa G20 bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dari Istana Bogor, Kamis, 26 Maret 2020. KTT ini digelar secara virtual untuk menghindari penularan virus corona / tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kebijakan presiden Joko Widodo (Jokowi) membubarkan 18 lembaga negara, dinilai belum cukup banyak menghemat anggaran di masa Covid-19 ini.

Hal itu diungkapkan oleh ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira.

“Karena yang dibubarkan bukan setara kementerian lembaga,” ujar Bhima kepada Tempo, Selasa (21/7/2020).

Idealnya, kata dia, pemerintah semestinya menyasar lembaga yang anggarannya di atas Rp 200 miliar per tahun, apabila ingin melakukan penghematan.

Baca Juga :  Ramai Warga Jakarta Mengaku Dengar Suara Dentuman Keras, Polisi Lakukan Penelusuran: Suara dari Arah Pancoran

Bhima menyebut perlunya ada batasan atau treshold dalam memilih lembaga yang dibubarkan. “Kalau setara komite ya kurang bantu penghematan anggaran,” tuturnya.

Di sisi lain, ia mengatakan pembubaran Komite Kebijakan Sektor Keuangan sudah tepat lantaran cakupannya bisa masuk ke ranah Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Sehingga, tidak perlu ada duplikasi fungsi lembaga.

Baca Juga :  Viral Surat Nikah dan Perjanjian Cerai Soekarno Dijual, Harga Dibuka Rp 25 Miliar. Pihak Penjual Disebut adalah Cucu Inggit Garnasih

Terlebih, dua komite ini juga berisi Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan.

“Itu bisa membuat efisiensi dan efektif dalam hal koordinasi,” ujar Bhima.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkapkan bakal melakukan pembubaran lembaga negara agar pemerintah lebih ramping dan bisa memangkas anggaran.

www.tempo.co