WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM — Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ternyata masih menimbulkan permasalahan. Salah satunya di wilayah Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri.
Permasalahan itu di antaranya banyak anak lulusan SMP di Kecamatan Puhpelem yang tidak bisa diterima di SMKN 1 Puhpelem.
Camat Puhpelem Jaiman menyebutkan
hal itu terjadi karena pendaftaran sistem online yang merupakan wewenang provinsi. Selain itu, nilai siswa dari SMP setempat kalah saing dengan lulusan dari daerah lain seperti siswa asal kecamatan sekitar.
Tidak hanya itu, mereka kalah dengan anak-anak dari kabupaten di Provinsi Jatim. Mislanya dari Ponorogo dan Magetan yang berbatasan langsung wilayah Jatim.
Menurut dia warga dan pihak sekolah telah berdialog menanggapi kondisi tersebut. Namun, pihaknya tak sanggup berbuat banyak. Mengingat, regulasi dalam PPDB SMA/SMK itu diatur dan kewenangan propinsi.
“Kami tidak mengetahui sistem penerimaan siswa didik baru itu seperti apa,” ujar dia, Kamis (2/7/2020).
Dampaknya anak-anak di wilayahnya terpaksa mendaftarkan ke sekolah lain yang jaraknya cukup jauh. Secara otomatis ada tambahan uang untuk transportasi dan lainnya.
Dia membeberkan, regulasi PPDB telah berubah tapi belum sepenuhnya dipahami masyarakat. Hanya saja salah satu tujuan awal SMKN 1 Puhpelem didirikan adalah agar, anak-anak Puhpelem dapat tertampung dan tidak keluar daerah.
“SMK itu satu-satunya sekolah tingkat atas di kecamatan ini,” ujar dia.
Kepala SMKN 1 Puhpelem, Joko Widagdo mengakui, saat ini sekolahnya kebanjiran pendaftaran dari calon peserta didik dari luar Puhpelem khususnya Kabupaten Ponorogo dan Magetan, Jatim. Bahkan, menurutnya tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Pihaknya mengaku sangat sedih. Bahkan paham betul bagaimana kecewanya masyarakat sekitar yang dulunya andil besar dalam pendirian sekolah ini.
“Sekolah ini dulu dibangun untuk menampung masyarakat sekitar yang ekonominya menengah ke bawah,” jelas dia.
Lebih lanjut dia menerangkan, saat ini SMK yang dipimpinnya adalah kewenangan provinsi. Sehingga, regulasinya juga merujuk petunjuk provinsi termasuk sistem dalam PPDB saat ini.
Memang, ada faktor lain penyebab anak-anak lulusan SMP Puhpelem gagal masuk di SMK Puhpelem. Salah satunya adalah yang digunakan nilai rapot. Sementara penilaian rapot itu tergantung sekolah masing-masing.
“Intinya, tidak benar kalau kami ini pilih-pilih murid,” tandas dia.
Pihaknya sudah mengusulkan,tahun depan PPDB tidak seperti ini lagi, seharusnya ada regulasi khusus SMK di wilayah perbatasan. Contohnya, zonasi khusus, dimana calon siswa tempat sekolah berdiri diusulkan mendapatkan penambahan kuota atau cara lainnya. Ini bertujuan anak bisa belajar di sekolahnya di wilayahnya mereka sendiri, tidak keluar daerah. Aria
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
