JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

720 Usulan Mutasi Pegawai Daerah Ditolak Mendagri, Ini Alasannya

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). Tempo.co/Subekti

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Menjelang pelaksanaan Pilkada 2020, sebanyak 720 usulan mutasi pegawai di daerah yang melaksanakan Pilkada ditolak oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.

“Hingga saat ini sudah 720 usulan mutasi yang ditolak Kemendagri, kecuali untuk pejabat yang wafat atau mendapat masalah hukum,” kata Tito dalam acara penandatanganan SKB Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Pilkada 2020, Kamis (10/9/2020).

Tito mengatakan, sesuai aturan, enam bulan sebelum penetapan pasangan calon kepala daerah pada 23 September, tidak boleh melaksanakan mutasi di daerah yang melaksanakan Pilkada. Kebijakan ini menjadi salah satu upaya menjaga netralitas ASN.

Baca Juga :  Usulan Penundaan Pilkada 2020 Menguat, Mahfud MD: Presiden Sudah Dengar Semua Masukan

Menurut Tito, netralitas ASN merupakan kunci keberhasilan Pilkada, sekaligus menghindari aksi anarkis dan konflik. Dalam menjaga netralitas tersebut, Pemda berperan penting karena memiliki kewenangan, mulai dari penyusunan program hingga pengalokasian anggaran untuk melaksanakan berbagai kegiatan, baik untuk Pilkada ataupun bukan.

Baca Juga :  Febri Diansyah Mundur dari KPK, Begini Perjalanan Karirnya

Selain itu, Mendagri juga menyampaikan akan menindaklanjuti isi surat keputusan bersama Menpan RB, Mendagri, Kepala BKN, KASN, dan Bawaslu. Salah satunya dengan ambil bagian dalam satuan tugas (satgas) yang akan dibentuk untuk mengawasi netralitas pegawai ASN di Pilkada 2020.

“Kami siap melaksanakan tugas dan arahan dari Bapak Menpan RB,” kata dia.

www.tempo.co