JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Awas, Lonjakan Pengangguran Bisa Picu Konflik!

ilustrasi pengangguran / pixabay

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Lonjakan pengangguran bila bonus demografi tidak dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin bakal memicu terjadinya konflik.

Peringatan itu dilontarkan oleh Kepala Lembaga Demografi Universitas Indonesia Turro Selrits Wongkaren.

Ia mengatakan, untuk saat ini, kelompok pengangguran di Indonesia semakin banyak berasal dari kalangan yang berpendidikan. Mereka pernah kuliah, SMA, dan SMK.

“Mereka semakin mengkota, berpendidikan, dan aspirasinya tinggi,” kata Turro dalam webinar di Jakarta, Jumat (11/9/2020).

Konsekuensinya, jika kelompok itu tidak ditangani dengan baik, maka kondisinya akan mengarah kapada konflik.

Penanganan yang dimaksud adalah penyerapan para pengangguran itu di pasar tenaga kerja, di tengah kondisi bonus demografi saat ini.

Baca Juga :  Kasus Klinik Aborsi Ilegal Jalan Percetakan Negara: Polisi Sebut Proses Menggugurkan Janin Hanya 5 Menit

“Bisa jadi disaster jika tidak dilakukan perbaikan,” kata dia.

Sebelumnya, Turro mengatakan bahwa saat ini hingga 2024 nanti, Indonesia sudah memasuki fase bonus demografi yang membuat supply tenaga kerja lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya.

Turro mengingatkan, bahwa momen ini harus dikelola dengan baik agar tidak muncul kelompok pengangguran baru.

Sebelum pandemi Covid-19 muncul, lembaga ini sudah pernah menganalisis dan memproyeksikan pasar tenaga kerja hingga 2025.

Di tahun 2017, sudah ada 8 juta pengangguran dan akan meningkat menjadi 9 juta pada 2025.

“Tapi ini sebelum pandemi,” kata dia.

Baca Juga :  Pulihkan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19, Wishnutama Anggarkan Rp 3,8 Triliun

Per 26 Mei 2020, Pusat Data dan Informasi Kemenaker mencatat sudah ada 380.221 pekerja yang dipecat.

“Per Juni ini belum dapat disajikan karena harus dihimpun data dari daerah,” kata Kepala Subdit Hubungan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Sumondang, kepada Tempo di Jakarta.

Dari total 380.000 pekerja yang dipecat, ujarnya, sebanyak 68,6 persen ada di Pulau Jawa. Terbanyak yaitu Jawa Barat dengan 107.398 pekerja.

Kemudian diikuti oleh Jawa Tengah sebanyak 47.266 pekerja, Jawa Timur 44.441 pekerja, DKI Jakarta 39.686 pekerja, Banten 18.404 pekerja, dan paling kecil Yogyakarta 3.887 pekerja.

www.tempo.co