JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Dirapikan, Naskah Final UU Cipta Kerja yang Dikirim ke Presiden Jokowi Lebih Tebal 130 Halaman

Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri), Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin (kiri), Sufmi Dasco Ahmad (kedua kanan), dan Rachmad Gobel (kanan) saat memimpin rapat paripurna penutupan masa persidangan I tahun sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 5 Oktober 2020. Dalam RUU Cipta Kerja terdapat 11 klaster yang masuk dalam undang-undang ini / tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM Naskah final Undang-Undang Cipta Kerja yang akan dikirimkan ke Presiden Joko Widodo untuk ditandatangani dilaporkan telah rampung. Naskah akhir UU itu disebut lebih tebal 130 halaman dibandingkan yang disahkan DPR dalam rapat paripurna sepekan lalu.

Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat mengonfirmasi naskah final UU Cipta Kerja yang akan dikirim ke Presiden Jokowi setebal 1.035 halaman. Meski lebih tebal, ditegaskan Indra, naskah ini tak berbeda dengan naskah 905 halaman yang disahkan DPR RI.

Indra mengatakan, penambahan 130 halaman itu terjadi hanya karena ada perbaikan format penulisan dan penyempurnaan redaksional. “Kan hanya format dirapikan jadinya spasi-spasinya ke dorong semuanya halamannya,” ujar Indra ketika dihubungi, Senin (12/10/2020).

Baca Juga :  Benny Cokro Kembali Sebut Nama Grup Bakrie dalam Kasus Korupsi Jiwa Sraya

Kendati demikian, berdasarkan penelusuran Tempo, ditemukan sejumlah perbedaan dalam naskah final tersebut. Ada perubahan frasa hingga penambahan ayat. Contohnya, pada pasal tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Pada Pasal 22 UU Cipta Kerja versi 905 halaman, tertulis Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan pemerintah.

Sedangkan dalam Pasal 22 UU Cipta Kerja versi 1.035 halaman, Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Baca Juga :  Direktur YLBHI Ajak Pengunjuk Rasa Rekam Aparat yang Lakukan Kekerasan

Kemudian pada Pasal 69, terjadi penambahan ayat dari yang semula satu ayat. Dalam UU Cipta Kerja versi 1.035 halaman ada ayat baru yang berbunyi, Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dikecualikan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.

Dalam halaman penjelasan Pasal 69 Ayat (2), tertulis kearifan lokal yang dimaksud adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas maksimal 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegahan penjalaran api ke wilayah sekelilingnya.

www.tempo.co