JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Kabar Baik untuk Petani Sragen, Pemkab Dapat Tambahan 10.250 Ton Pupuk Bersubsidi. Begini Cara Penebusannya!

Ekarini Mumpuni Titi Lestari. Foto/Wardoyo

 

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemkab Sragen melalui dinas pertanian setempat mengklaim ada tambahan kuota pupuk untuk Sragen di musim tanam pertama ini.

Kepala Dinas Pertanian Sragen, Ekarini Mumpuni Titi Lestari menyampaikan pupuk untuk masa tanam pertama saat ini sudah siap.

Ia bahkan menyebut kalau Sragen mendapat tambahan kuota pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat untuk MT pertama ini.

“Akan ada pers rilis dari Pak Sekda. Kita sampaikan juga bahwa untuk MT pertama ini Sragen dapat tambahan pupuk. Jumlahnya 8.000 ton untuk Urea, 950 ton untuk SP36 dan 1.300 ton untuk ZA,” paparnya kepada JOGLOSEMARNEWS.COM .

Ia meminta agar petani tidak perlu resah. Karena sudah ada tambahan kuota pupuk. Akan tetapi, ia menyampaikan bahwa pembelian atau penebusan kuota tambahan ada mekanismenya.

Baca Juga :  Sempat Dinyatakan Positif dari DKK, Pengelola Biro asal Kalijambe Sragen Ungkap Hasil Swab Mandiri Ternyata Negatif. Curhat Sudah Terlanjur Dicoret dari KPPS, Kontrak-Kontrak Jobnya Juga Banyak Dibatalkan

“Penebusannya sudah diatur bahwa yang mempunyai kartu tani bisa mengunakan kartu tani. Tapi yang belum pernah mendapatkan kartu tani tapi sudah masuk di RDKK bisa membeli secara manual,” tandas Ekarini.

Di sisi lain, anggota DPRD Sragen, Bambang Widjo Purwanto menyebut kalau ada tambahan kuota, hal itu patut diapresiasi. Hanya saja, permasalahan utamanya sampai saat ini, jatah pupuk utama untuk MT pertama ini belum juga didrop ke penyalur.

Baca Juga :  Gawat, Seminggu Jelang Pencoblosan, Satu Pegawai KPU Sragen Malah Positif Covid-19. Tertular dari Istrinya, Semua Komisioner dan Staf Langsung Diswab, 30 Pegawai Masih Tunggu Hasil!

Padahal, petani di sebagian besar kecamatan sudah menanti-nanti karena sudah memasuki persemaian dan sebentar lagi akan melakukan penanaman.

“Lha jatah pupuk regulernya saja belum diturunkan kok. Kalau ada tambahan nanti tidak diperjelas, malah bisa jadi masalah baru. Kalau pendistribusiannya nggak transparan, akan memicu celah penyimpangan baru,” tukasnya. Wardoyo