KPK Tangkap Menteri Edhy Prabowo, Mahfud MD Sebut Pemerintah Mendukung. Presiden Jokowi: Hormati Proses Hukum yang Berjalan

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegakan bahwa pemerintah siap mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, pada Rabu (25/11/2020) dini hari di Bandara Soekarno-Hatta.

Menurut Mahfud, pemerintah tidak akan mengintervensi dan menyerahkan proses sesuai dengan hukum yang berlaku, meskipun hingga saat ini pemerintah belum tahu pasti tindak pidana apa yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Eddy Prabowo.

“Apapun alasannya, pemerintah menyatakan mendukung apa yang dilakukan oleh KPK dan silakan itu dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujar Mahfud Md dalam keterangan pers, Rabu (25/11/2020).

Ditambahkan Mahfud MD, selama ini pemerintah konsisten mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satunya dengan menerbitkan Perpres Nomor 102 Tahun 2020 yang memuat wewenang secara lebih teknis operasional kepada KPK untuk melakukan supervisi.

Bahkan jika diperlukan KPK bisa mengambil alih perkara dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian manakala perkara di kedua institusi tersebut mandek. “Kami sudah sampaikan ke KPK, silakan lakukan dan kami akan mem-backup-nya kalau itu untuk pemberantasan korupsi,” lanjut Mahfud MD.

Hormati Proses Hukum

Sementara itu, Presiden Joko Widodo juga telah buka suara terkait penangkapan salah satu menteri di kabinetnya tersebut. Jokowi menyampaikan dirinya menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK.

“Tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Kita menghormati,” ujar Jokowi seperti dikutip dari tayangan di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (25/11/2020).

Jokowi meyakini bahwa lembaga antirasuah itu akan bekerja secara profesional. Karenanya, Jokowi mendukung upaya yang dilakukan KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia. “Saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, profesional. Pemerintah konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi,” kata Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, KPK telah melakukan operasi tangkap tangan terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo pada Rabu dini hari. Penangkapan itu terkait dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam ekspor benih bening lobster atau benur.

Edhy ditangkap bersama dengan 16 orang lainnya, termasuk istri dan sejumlah pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta pihak swasta.