Merujuk KPK dan ICW, PSI Usulkan Dana Bantuan Parpol Dinaikkan

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan adanya kenaikan bantuan partai politik (Banpol), dengan merujuk pada rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Indonesia Corruption Watch (ICW).

Hal itu dikatakan oleh Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar. Dikatakan, partainya mengusulkan kenaikan dana bantuan partai politik pada pembahasan rencana APBD 2021.

Menurut dia, usulan dana Banpol tersebut sesuai rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan Indonesia Coruption Watch.

“Pendanaan parpol harus dapat didukung publik untuk mengurangi korupsi,” kata Michael melalui pesan singkatnya, Jumat (25/12/ 2020).

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mengajukan kenaikan anggaran bantuan partai politik tahun depan. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, anggota Fraksi PSI DKI William Aditya Sarana mengajukan anggaran bantuan partai politik hingga Rp 20 ribu per suara.

“Pertama untuk Kesbangpol mungkin karena sudah disampaikan ke saya Pak. Mungkin saya harus sampaikan ke sini. Apakah mungkin dana Banpol (bantuan parpol) dinaikkan Pak,” kata William dalam rekaman suara.

Rekaman suara yang beredar itu diketahui saat William mengikuti pembahasan anggaran APBD DKI tahun 2021 pada 21 November lalu.

Menurut Michael, rekaman yang beredar tidak utuh. Sebab rekaman suara tersebut dipotong-potong sehingga yang beredar tidak sesuai konteks yang disampaikan partainya.

“Itu kenapa PSI selalu menekankan pentingnya rapat2 anggaran dibuka semua, rekaman dibuka semua biar terang benderang semua yg dibahas. Termasuk rincian detail anggaran, supaya publik tahu betul uang rakyat dipakai untuk apa.”

Ia menuturkan kenaikan banpol diusulkan PSI bertujuan agar parpol tidak lagi memotong gaji legislator. Pemotongan gaji oleh partai, menurut dia, berpotensi mendorong anggota dewan korupsi.

“Dalam banyak kasus pejabat publik dari partai politik seperti dibebani tugas mencari pendanaan partai dari sumber yang tidak bertanggung jawab. Itu kenapa pemerintah harus punya andil dalam memastikan partai politik memiliki keuangan yang bertanggung jawab. Konteksnya itu.”

Dalam rekaman yang beredar William menjelaskan bahwa anggaran Banpol DKI tahun ini Rp 5.000 per suara. Ia mengusulkan anggaran tersebut dinaikkan lagi per suara pada tahun depan.

“Mungkin bisa dinaikkan lagi per suara Sehingga kita maunya Rp 7.000 sampai Rp 20.000. Kami mau setinggi-tingginya sehingga bisa memenuhi operasional partai,” ujarnya.

Lalu William melanjutkan, “tapi kami yang realistis saja. Bisa tidak dinaikkan untuk 2021? Itu pimpinan yang kami ingin sampaikan terima kasih.”

Tempo telah mencoba mengkonfirmasi rekaman mirip suara William itu kepada legislator termuda Kebon Sirih itu. Namun, William belum menjawabnya. Tempo juga telah menghubungi William melalui telpon, tapi tidak aktif.

.c