JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Solo

Hotel di Jateng Tolak Perpanjangan PPKM. Bikin Hotel Makin Terpuruk karena Hunian Anjlok, Kegiatan Batal

Ilustrasi hotel. Foto: pexels.com

SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM — Hotel di Jawa Tengah menolak perpanjangan PSBB atau sekarang dikenal dengan sebutan PPKM. Hal itu disampaikan perkumpulan pimpinan hotel se-Jateng.

Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Jawa Tengah menolak perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Mereka menilai penerapan program tersebut berdampak negatif pada sektor perhotelan.

Wakil Ketua IHGMA sekaligus General Manager Hotel Best Western Premier Solo Baru,  Oji Fahrurrazi mengatakan, penerapan program PPKM yang akan berakhir pada tanggal 25 Januari mendatang membuat sektor hotel semakin terpuruk.

“Untuk itu kami meminta agar pemerintah tidak memperpanjang PPKM karena memukul industri perhotelan. Kami telah menerapkan protokol kesehatan secara disiplin  sejak awal pandemi,  mendapatkan sertifikasi CHSE dan mematuhi semua aturan pemerintah yang ditetapkan agar bisa menjalankan operasional dengan aman dan sehat. Dengan adanya PPKM ini sebagai pelaku usaha  kami semakin tertekan,” tegasnya, Kamis (21/1/2021).

Baca Juga :  Bandara Adi Soemarmo Luncurkan Bisnis Baru di Bidang Ekspedisi, SIAP! Express

Dampak negatif yang ditimbulkan PPKM terhafap sektor perhotelan yaitu pada turunnya tingkat hunian dan kegiatan yang ada di hotel.

“Turun secara drastis dan membuat kami harus melakukan perampingan karyawan. Jika kondisi ini tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah secara serius maka tentu PHK massal tidak terhindarkan lagi,” imbuhnya.

Oji melanjutkan, dengan berkurangnya tamu berdampak pada berkurangnya juga pendapatan sehingga cash flow terganggu.

“Padahal kami harus tetap membayar kewajiban baik kepada pihak ketiga atau kewajiban lain seperti pajak, listrik dan sebagainya. Untuk mengatasi ini hotel harus menempuh berbagai cara untuk bertahan mulai dari pemotongan gaji karyawan, pengurangan jumlah karyawan, sampai dengan menghentikan operasional hotel,” paparnya.

Baca Juga :  Bos Bengkel Sepeda Motor di Jebres Solo Nekat Gantung Diri, Diduga Sakit Berkepanjangan Jadi Penyebabnya

Oji juga menyampaikan bahwa sektor pariwisata ini mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar.

“Harapan kami, pemerintah memiliki solusi yang tepat dan bijaksana karena pada saat ini hotel rata rata sudah tidak memiliki dana cadangan,” tukasnya.

Dan beberapa cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk membantu usaha perhotelan selain  mengevaluasi dan tidak memperpanjang  PPKM, tambah Ini, yaitu dengan penghapusan /pengurangan pembayaran pajak restoran, pajak hotel, pajak reklame, PBB  termasuk keringanan biaya listrik, memberikan kelonggaran waktu pembayaran  pajak dan membebaskan karyawan dari pembayaran Jamsostek. Prihatsari