Konflik Internal PKB, Yenny Wahid Minta Sesepuh PKB Ingatkan Cak Imin

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Gejolak internal di tubuh partai kebangkitan bangsa (PKB) berakar jauh lebih panjang ketimbang gejolak di Partai Demokrat.

Dari awal bibit-bibit perpecahan di tubuh PKB tersebut sudah terlihat antara Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dengan mendiang Abdurrachman Wahid (Gus Dur) ketika itu. .

Ujungnya kini, posisi Cak Imin sebagai Ketua Umum PKB terancam. Ratusan kader PKB di daerah ingin menggelar Muktamar Luar Biasa (MLB).

Hal itu terkait dengan adanya dugaan pelanggaran AD/ART yang diungkapkan eks Ketua DPC PKB Jeneponto, Andi Mappanturu.

Andi juga merasa, ia telah dizalimi oleh Cak Imin karena seharusnya masih menjabat sebagai ketua DPC hingga 2022 mendatang.

“Tetapi karena kezaliman pak Muhaimin yang mengubah AD/ART pada saat muktamar di Bali di dalamnya sudah tidak demokrasi,” ungkap Andi, Senin (12/4/2021), dilansir Tribunnews.

Gejolak internal yang terjadi dalam tubuh PKB itu  pun sampai ke putri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yenny Wahid.

Seperti diketahui, Cak Imin masih memiliki hubungan saudara dengan Yenny Wahid karena ia adalah keponakan Gus Dur.

Melalui juru bicaranya, Imron, Yenny menilai PKB di bawah kepemimpinan Cak Imin semakin menunjukkan watak oligarkis dan nepotisme yang tak sehat bagi pengembangan demokrasi.

Karena itu, pihak Yenny meminta agar para sesepuh PKB mengingatkan Cak Imin.

“Kami mengetuk kesadaran semua pihak termasuk internal DPP bahkan para sesepuh agar mengingatkan Muhaimin Iskandar dan lingkaran elitenya untuk kembali kepada sejarah awal berdirinya partai,” ujar Imron, Rabu (14/4/2021), dilansir Tribunnews.

Lebih lanjut, Imron membahas soal sejarah kelam Cak Imin di masa lalu terhadap Gus Dur. Ia mengatakan, peristiwa tersebut hingga saat ini masih diingat warga Nahdlatul Ulama (NU).

“Kami khawatir, diamnya para sesepuh akan dianggap sebagai upaya perlindungan kepada Cak Imin yang memiliki sejarah kelam terhadap Gus Dur sehingga berdampak pada penilaian negatif kalangan akar rumput terhadap para sesepuh.”

“Kesadaran kolektif diperlukan agar proses demokrasi di PKB kembali bisa berjalan normal,” tuturnya.

Pada 2019 silam, Alissa Wahid pernah mengungkapkan kekecewaannya pada Cak Imin.

Saat itu, PKB dibawah kepemimpinan Cak Imin menggelar Muktamar kelima di Ballroom Westin Hotel, Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa (20/8/2019).

 

Mengutip Tribunnews, Alissa mengungkapkan selama ini keluarganya tak pernah diundang untuk menghadiri Muktamar PKB sejak Gus Dur wafat.

“Enggak (diundang) lah, PKB yang sekarang kan memang terpisah dari Gus Dur dan keluarganya,” kata Alissa saat itu, Selasa (20/8/2019).

Ia pun mengatakan Cak Imin belum pernah meminta maaf pada Gus Dur, bahkan hingga Presiden RI ke-4 ini berpulang.

“Sampai Gus Dur wafat itu belum ada rekonsiliasi atau islah. Wong gak pernah minta maaf kok, gak mengakui (salah),” ujarnya.

“Posisinya sepanjang di keluarga, kami tidak pernah menerima permintaan maaf dari pengurus PKB yang ada saat ini. Jadi bagaimana kalau seperti itu,” imbuhnya.

Di tengah gejolak PKB, Yenny Wahid melalui juru bicaranya, Imron, kembali membahas sejarah kelam antara Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dengan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Dilansir Tribunnews, hal ini diungkap Imron saat menyampaikan tanggapannya terkait kader DPC PKB yang ingin menggelar Muktamar Luar Biasa (MLB).

Jika dirunut kronologinya, pada tahun 2008 silam, internal PKB mengalami konflik setelah Gus Dur mencopot Cak Imin dari jabatannya sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB.

Tak terima keputusan tersebut, Cak Imin pun menggugat Gus Dur ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Setelah itu, PKB pimpinan Gus Dur menggelar MLB di Ponpes Al-Asshriyyah, Parung Bogor pada 30 April-1 Mei 2008.

Berdasarkan keputusan MLB tersebut, Gus Dur terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Syuro PKB dan Ali Masykur Musa sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz.

Kemudian, PKB kubu Cak Imin menggelar MLB tandingan di Hotel Mercure Ancol yang hasilnya Cak Imin menjadi Ketua Umum PKB.

Sementara jabatan Ketua Dewan Syuro diisi KH Aziz Mansyur.