JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Kesiapan Pemerintah Tangani Covid-19 Menjelang, Selama dan Pasca Libur Lebaran 2021

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto (kanan) / Istimewa
PPDB
PPDB
PPDB

SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Airlangga Hartarto menjelaskan, secara umum tingkat kasus aktif dan kesembuhan di Indonesia masih lebih baik dibanding secara global.

Airlangga, yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menjelaskan hal itu usai rapat terbatas dengana Presiden terkait penanganan pandemi Covid-19 di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/5/2021).

Airlangga mencontohkan, per 9 Mei 2021, jumlah kasus aktif tercatat sebanyak 98.395 kasus, atau 5,7% dari total kasus. Jumlah tersebut terhitung lebih rendah ketmbang persentase global sebesar 12,13%.

Kemudian tingkat kesembuhan mencapai 1.568.277 kasus, atau 91,5% dari total kasus. Ini jelas lebih tinggi dibandingkan prosentase global hanya hanya 85,78%.

Hanya saja perlu diakui, tingkat kematian sebesar 47.012 kasus, atau 2,7% dari total kasus, memang masih lebih tinggi daripada persentase global yang hanya 2,08%.

“Hal itu disebabkan, antara lain masih ada 11 Provinsi dari 30 provinsi pelaksana PPKM Mikro yang mengalami tren kenaikan tambahan konfirmasi harian. Ada jugaa lima provinsi dengan tren kenaikan cukup tajam, seperti Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Selatan, Aceh dan Kalimantan Barat,” beber Airlangga seperti dikutip dalam rilisnya ke Joglosemarnews.

Kenaikan tren tambahan konfirmasi kasus harian tersebut, menurut Airlangga, mengakibatkan tujuh provinsi di Indonesia mempunyai Bed Occupancy Ratio (BOR) lebih dari 50% (per 8 Mei 2021).

Hal itu terjaadi di Sumatera Utara (63,4%), Riau (59,1%), Kepulauan Riau (59,9%), Sumatera Selatan (56,6%), Jambi (56,2%), Lampung (50,8%) dan Kalimantan Barat (50,6%).

“Sebagian besar provinsi di Sumatera mempunyai BOR tinggi. Terutama tempat pemasukan Pekerja Migran Indonesia (PMI),” tutur Airlangga.

Kondisi berbeda terjadi di RS Wisma Atlet Kamayoran. Di sana, BOR sudah mencapai persentase yang lumayan rendah, yaitu 21,47% atau hanya terisi 1.287 tempat tidur (TT) dari kapasitas sebanyak 5.994 TT.

Airlangga menjelaskan, di dalam bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, mobilitas penduduk nasional mengalami tren kenaikan pada tujuh hari terakhir di awal Mei 2021.

Tiga provinsi dengan mobilitas terendah yaitu Bali, DIY dan Kepulauan Riau, di mana ketiga daerah tersebut merupakan daerah yang mengandalkan pariwisata sebagai nadi kehidupannya.

Sedangkan tiga  provinsi dengan mobilitas tertinggi ada di Maluku Utara, Bengkulu, dan Sulawesi Tenggara.

“Kenaikan mobilitas tertinggi tersebut terjadi di sektor ritel (mall) dan toko bahan makanan. Khusus untuk Kepri, sebenarnya mobilitas rendah, tapi (daerah itu) menjadi tempat masuknya PMI (dari Malaysia),” ujar Menko Airlangga.

Diakui Airlanggaa, mobilitas penduduk di enam  provinsi di Pulau Jawa memang mengalami kenaikan signifikan menjelang Idul Fitri.

Penerapan protokol kesehatan (Prokes) 3 M juga telah diterapkan secara ketat, terutama di mall dan fasilitas umum lainnya yang kemungkinan didatangi masyarakat.

“Untuk itu, PPKM Mikro akan diperpanjang mulai 18 sampai dengan 31 Mei 2021 mendatang. Cakupan wilayahnya tetap sama di 30 provinsi, dan jenis pembatasan kegiatan masyarakat juga masih tetap sama,” katanya.

 Penanganan Kedatangan PMI

Kedatangaan pekerja migran Indonesia (PMI) jelang lebaran di masa pandemi Covid-19 memang menjadi persoalan tersendiri terkait dengan kemungkinan terjadinya penyebaran virus tersebut.

Karena itulah, menurut Airlangga, hal ini perlu diantisipasi penanganan kedatangannya. Yakni,  dengan melakukan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Mislanya, karantina selama lima hari di daerah kedatangan dan dilakukan PCR-Test kepada masing-masing orang.

Baca Juga :  Eks Jaksa Pinangki Tertolong Balita. Vonisnya Dipangkas dari 10 Tahun Menjadi 4 Tahun

Hasil testing sejauh ini, jelas Airlangga, diakui kasus positif Covid-19 cukup tinggi, sehingga perlu antisipasi kenaikan kasus di daerah masuknya PMI.

“Permasalahan di Sumatera Utara, Riau (Dumai), Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat terkait kebutuhan tempat untuk karantina dan perawatan bagi PMI yang positif. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga telah menambahkan kapasitas TT untuk menampung PMI (misalnya RS Pertamina Dumai dan lain-lain),” ungkap Menko Airlangga.

Terkait dengan arus pemulangan PMI tersebut, Airlangga menjelaskan, untuk periode April-Mei 2021 pemulangan PMI yang habis masa perjanjian kerjanya diprediksi mencapai 49.682 orang (24.215 PMI pada April dan 25.467 PMI pada Mei).

Sesuai Instruksi Mendagri No. 10 Tahun 2021, pelaksanaan koordinasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dengan Satgas Covid-19, yang dikoordinasikan oleh Panglima Kodam (Pangdam) di wilayah.

Beberapa wilayah Kodam tersebut mencakup wilayah  DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara.

Perkembangan Peniadaan Mudik

Setelah masuk ke masa pelarangan mudik, Mengko Airlangga menjelaskan, terjadi penurunan jumlah penumpang di semua moda transportasi. Rata-rata penurunannya hingga lebih dari -61%. Jumlah kendaraan harian yang keluar dari Jakarta juga turun hingga -33,1%.

Penyekatan untuk pengetatan mobilitas dilakukan di 381 lokasi oleh Korlantas POLRI, ditambah pengetatan wilayah oleh beberapa provinsi untuk mobilitas antar kabupaten/kota, terpantau efektif menekan jumlah masyarakat yang akan mudik.

Melalui Operasi Ketupat 2021, pada tanggal 6-8 Mei lalu, pemeriksaan telah dilakukan terhadap ratusan ribu kendaraan. Petugas telah memeriksa 113.694 kendaraan. Sebanyak 41.097 kendaraan dipaksa putar balik, dan petugas juga menemukan 246 kendaraan travel gelap.

“Tetapi, mobilitas antar wilayah dalam aglomerasi tidak memerlukan surat bebas Covid dan surat izin perjalanan (SIKM),” ujar Airlangga.

Sementara itu, kebijakan untuk tempat wisata, Airlangga mengatakan, daerah yang memiliki staatus zona Merah dan Oranye dilarang membuka objek wisata.

Sedangkan  daerah yang memiliki zona lain diizinkan untuk menbuka objek wisata, namun dengan kapasitas maksimal 50% dan penerapan Prokes 3M secara ketat.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sendiri mengatakan, secara umum kebijakan pelarangan mudik mendapat penerimaan cukup baik dari masyarakat.

Karena itu, ia pun mengapresiasi Polri/TNI dan Pemerintah daerah yang sudah melakukan usaha penyekatan secara maksimal dan baik.

Tren baik itu ditunjukkan pada masa pra larangan mudik (22 April-5 Mei) terjadi kenaikan jumlah penduduk yang keluar dari daerah asalnya (sekitar 20%-30%).

Itu karena pemerintah memberi syarat lebih ketat untuk hasil tes hanya berlaku satu hari saja. Hal itu menyebabkan para pemudik memajukan mudiknya sebelum 6 Mei, sehingga setelah tanggal itu terjadi penurunan signifikan jika dibandingkan masa pra-larangan mudik.

Rinciannya adalah: Angkutan jalan (-83,4%), angkutan laut (-33,9%), angkutan udara (-93,5%), penyeberangan (-65%), dan kereta api (-56%).

“Kami juga membahas rencana kepulangan dari daerah mudik, (diperkirakan) sebanyak 22% atau sekitar 3,6 juta pemudik akan balik pada H+2, jadi yang akan kami usulkan, harus ada yang menunda kepulangan supaya tidak semuanya bertemu di waktu dan lokasi yang sama,” ujar Menhub.

Baca Juga :  Ditjen Pajak: Pajak Sembako dan Pendidikan demi Azas Keadilan

Selain itu, juga dilakukan tracing pada beberapa lokasi yang memiliki konsentrasi pemudik besar.

“Khusus untuk mereka yang melakukan perjalanan darat (kami sarankan) harus diberi vaksin gratis. Sedangkan, untuk udara proses tracing-nya lebih pendek, jadi baru besok akan dilakukan pembahasan,” jelasnya.

Sementara itu mengenai kepulangan PMI, baik di Kepulauan Riau maupun Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat, Kemenhhub akan menyediakan kapal dan bis utk mengantar mereka sampai ke tujuan akhir. Pangdam akan mengambil alih di Kepri dan Kalbar.

“Untuk penggunaan pesawat udara tidak ada lagi penerbangan carter di masa peniadaan mudik ini,” tegasnya.

Penjagaan dari Sisi Kesehatan

Dari sektor kesehatan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa menjelang Idul Fitri, Kemenkes sudah menyiapkan berbagai kemungkinan dengan meningkatkan kapasitas TT dari RS.

Selain itu juga menjamin ketersediaan tenaga kesehatan dan obat-obatan yang cukup.

Kemenkes juga akan mendistribusikan obat-obatan ke daerah yang masih kurang stoknya, sehingga setelah Idul Fitri akan mencukupi kebutuhan sekiranya jumlah kasus aktif meningkat.

Rinciannya, kapasitas TT RS Nasional untuk TT Rawat Insentif (22.042), TT Umum (367.129), jadi total 389.171. TT khusus Covid-19 yaitu TT Rawat Insentif (7.539), TT Isolasi (65.255), sehingga totalnya 72.794.

“Persiapan sudah dilakukan, tapi saya berdoa semoga (kemungkinan buruk) itu tidak terjadi. Jadi yang status sekarang masih ada kapasitas tempat tidur RS secara umum masih dua kali lipat di atasnya, sehingga kalau sampai jumlah kasus aktif meninggi lagi, masih ada kapasitas TT RS yang bisa dikonversi menjadi fasilitas Covid-19,” ujar Menkes.

Sementara itu terkait dengan perkembangan vaksinasi, dijelaskan Menkes, sampai dengan 9 Mei 2021, sudah mencapai lebih dari 21,99 juta dosis. Jumlah ini mengalami kenaikan cukup signifikan pada Ramadhan ini.

Kapasitas vaksinasi menurut Menkes sudah mencapai 500.000 per hari, dan akan terus diakselerasi untuk percepatan mencapai herd-immunity.

“Memang ada penurunan jumlah yang divaksin pada April lalu karena stoknya terbatas, tapi stok akan naik lagi di Mei ini, maka saya imbau kepada aparat di daerah untuk menggenjot lagi proses vaksinasi hingga akan menyentuh angka 1 juta penyuntikan per bulan di Juni 2021 mendatang,” tutur Menkes Budi.

Menkes pun mengapresiasi Bali, DKI Jakarta, dan DIY sebagai daerah yang paling tinggi dalam jumlah capaian vaksinasi lansianya.

“Jadi kami akan berikan lagi untuk suntikan golongan masyarakat umum. Untuk daerah lain semoga juga termotivasi, segera selesaikan penyuntikan lansianya, jadi kita akan segera buka untuk masyarakat umum,” ujarnya.

Sementara, untuk Vaksin Gotong Royong, saat ini tersedia 500.000 dosis dari total kontrak 7,5 juta dosis Sinopharm, yang akan dipenuhi hingga September 2021.

Harga yang ditentukan adalah Rp 375.000 per dosis (Rp 500.000 termasuk distribusi dan penyuntikan). Lalu, Vaksin Cansino sudah binding 5 juta dosis.

Prioritas penerima vaksin adalah masyarakat di zona merah, dan perusahaan/sektor yang menunjang pertumbuhan ekonomi, padat karya dan yang berisiko penularan tinggi. Suhamdani

[sharethis-reaction-buttons]