Menohok, di Hadapan Mensos, Anggota DPR RI Paryono Lantang Sebut Komoditas Bansos BPNT Kantong-Kantong Korupsi!

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Indikasi adanya penyimpangan dan permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos) membuat anggota Komisi VIII DPR RI, Paryono angkat bicara.

Saat mendampingi Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam kunjungan kerja di Sragen, Jumat (20/8/2021), legislator asal Dapil Jateng IV itu terang-terangan mengungkap adanya celah penyimpangan dari pengadaan sembako untuk bantuan pangan non tunai (BPNT).

Hal itu dilontarkan Paryono saat memberikan paparan terkait persoalan penyaluran Bansos di hadapan Mensos, pimpinan Bank BNI, Dirjen Kemensos, hingga pendamping PKH kabupaten.

Ia menyampaikan penyaluran BPNT sebesar Rp 200.000 dengan sistem menggesek kartu E-Wallet untuk belanja sembako ke E-Warung, memunculkan banyak celah penyimpangan.

Selain selisih harga satuan sembako, harga total paket sembako yang dipatok Rp 200.000 dan mesti habis sekali gesek, itu juga sudah memunculkan kecurigaan.

Sebab jika dilogika harga beberapa jenis sembako yang diperoleh keluarga penerima manfaat (KPM) baik harga satuan atau jika ditotal pasti akan ada kelebihan dan tidak mungkin tepat Rp 200.000.

“Yang tidak kalah sadisnya adalah BPNT. Bu Menteri (Mensos) tadi ngendika (bilang) uang Rp 200.000 itu kalau digesek dibelanjakan apa yo pas tenan Rp 200.000? Ya nggak mungkin lah. Mesti ada gencelannya (kelebihannya).
Tapi mengapa uang itu kalau di E- Warung digesek pasti habis,” paparnya.

Kantong Korupsi

Legislator asal Karanganyar itu kemudian mencoba menggambarkan rincian harga paket sembako yang diterima KPM.

Beras 15 kilogram dengan kualitas premium, harganya pun tidak mungkin akan pas perkilo misalnya Rp 8.700 atau Rp 8 800. Kemudian kualitas berasnya pun juga bisa jadi beras medium namun dilakukan premium.