JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Ketua Komisi IV DPRD Sragen Minta Disdik dan BKPSDM Segera Mendata Guru Honorer Usia Tua yang Gagal Tahap I Seleksi PPPK. Berharap Pusat Beri Kebijakan Khusus!

Sugiyamto. Foto/Wardoyo

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sragen, Sugiyamto meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) segera mendata guru honorer berusia tua yang lolos passing grade tapi gagal lulus PPPK.

Data itu nantinya diharapkan bisa dikirim dan dikoordinasikan ke pusat melalui BKN, Kemenpan-RB serta Kemendikbud agar diberikan solusi untuk mereka.

Pernyataan itu dilontarkan menyusul banyaknya guru honorer berusia tua dari kalangan eks K2 maupun honorer lainnya yang tidak lulus seleksi tahap I.

Salah satunya dari kalangan guru agama honorer di mana terdapat 50 orang lebih yang berusia tua dan lolos passing grade namun gagal karena tak ada formasi.

Advertisement

“Kami minta Disdikbud segera mendata by name mereka yang lolos PG tapi tidak lulus karena tidak ada formasi atau formasinya minim. Sehingga data itu nanti dikoordinasikan ke pusat agar dicarikan solusi yang tidak merugikan mereka. Karena kasihan, khususnya yang usianya sudah tua dan mengabdi belasan sampai puluhan tahun,” paparnya kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , Rabu (13/10/2021).

Baca Juga :  Kasus Suap Rp 11 Miliar Mantan Kapolsek Gemolong Sragen, Bunda Rita Sempat Diminta Tak Seret Wakil Ketua DPR

Legislator asal PDIP itu meminta Disdikbud dan BKPSDM lebih proaktif menyikapi hal itu.

Meski seleksi dan penentuan kelulusan menjadi kewenangan pusat, daerah masih bisa ambil peran membantu memperjuangkan para guru honorer berusia tua itu.

Koordinasi ke pusat dimaksudkan untuk mendorong agar ada solusi bijak dan berpihak kepada para honorer usia tua tersebut. Jika dibiarkan, maka sangat merugikan para honorer berusia senja.

“Harapan kami dari pusat ada solusi yang terbaik. Mengakomodir mereka yang berusia tua dan lolos PG itu. Entah dengan kebijakan apa, kasihan. Daerah juga harus mendukung, karena sejak awal semangat pusat adalah memperjuangkan guru honorer yang sudah lama mengabdi,” ujarnya.

Terlebih realita di lapangan, menurutnya banyak sekolah utamanya SD yang saat ini pendidiknya justru didominasi guru honorer. Hal itu karena minimnya jumlah PNS.

Jika tak ada ikhtiar mengakomodasi mereka, ia khawatir justru berimbas buruk pada nasib pendidikan di Sragen.

Baca Juga :  Hancurkan China 3-0, Indonesia Rebut Piala Thomas Usai Menunggu 19 Tahun. Jojo Sukses Jadi Penentu Kemenangan

“Bisa dilihat, saat ini di SD-SD itu guru yang PNS cuma satu dua. Lainnya diampu honorer. Kalau kemudian mereka mogok serentak, kan bisa bahaya. Siapa yang akan mengajar,” tandasnya.

Lolos PG tapi Gagal Lulus 

Sebelumnya, puluhan guru agama dari kalangan honorer kategori 2 (K2) dan honorer berusia di atas 40 tahun di Sragen mendesak Pemkab dan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan membuka formasi di sekolah tempat mereka mengajar.

Pasalnya, dalam seleksi PPPK tahap I yang barusaja diumumkan, banyak honorer dari formasi guru agama yang lulus passing grade namun gagal lolos.

Mereka gagal karena formasi yang tersedia sangat minim.

Selain itu, kebijakan seleksi yang terbuka, membuat mereka akhirnya tersingkir karena kalah nilai dari peserta yang fresh graduate dan berusia lebih muda.

Informasi dari peserta PPPK guru agama, ada sekitar 50 lebih honorer berusia di atas 40 tahun di Sragen yang lulus PG namun gagal lolos.

Halaman selanjutnya

Halaman :  1 2 Tampilkan semua