JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Mutasi Perangkat Desa di Sragen Diwarnai Sejumlah Kejanggalan. Beredar Nilai Ujian Tanpa Tandatangan, Isu Nominal Uang hingga Integritas Dipertanyakan

Anggota DPRD Sragen, Fathurrohman (berdiri) saat memantau pelaksanaan ujian mutasi Perdes di LPPM UMS Solo, Kamis (30/9/2021). Foto/Wardoyo

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Proses mutasi perangkat desa di Kabupaten Sragen kembali menuai sorotan. Sejumlah indikasi kejanggalan dan permasalahan mencuat dari proses seleksi hingga pembobotan nilai peserta.

Indikasi itu mencuat salah satunya di wilayah Kecamatan Sidoharjo. Di salah satu desa, muncul keluhan dari peserta yang menyoal salinan nilai ujian dari LPPM yang tanpa tandatangan pimpinan LPPM.

Selain itu, pengumuman yang hampir seminggu baru disampaikan dinilai menimbulkan kecurigaan. Lantas ada juga peserta yang nilai PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela) mendapat nol.

“Saya heran, kenapa baru seminggu hasil nilai diumumkan. Harusnya kalau transparan begitu ujian langsung muncul nilai. Kami tes tanggal 30 September, baru diumumkan hasilnya hari ini tanggal 5 Oktober. Salinan nilai saya juga kayaknya seperti scan-an dan tidak ada stempel maupun tandatangan dari LPPM. Padahal pada hasil sebelumnya dokumen nilai ada stempel dan tandatangannya,” ujar N, salah satu peserta mutasi di wilayah Sidoharjo, kepada wartawan Selasa (5/10/2021).

Baca Juga :  Pelaku Bom Bunuh Diri di Polsek Astana Anyar Ternyata Residivis Terorisme. Pengamat: Pelaku Belum Alami Desistensi!

Menurutnya, kondisi itu teramat rentan mengundang kecurigaan. Asas transparansi dan kredibilitas pihak ketiga akhirnya jadi meragukan.

Bersamaan dengan itu, di beberapa titik juga muncul suara sumbang perihal pengondisian dan nominal uang. Meski sulit dibuktikan, desas desus itu santer di beberapa desa.

Integritas Dipertanyakan

Indikasi mencurigakan itu juga dibenarkan anggota DPRD Sragen sekaligus Ketua FPKB, Fathurrohman. Ia tak menampik banyak mendengar suara sumbang di masyarakat soal proses mutasi Perdes kali ini.

Mulai dari nilai yang diterbitkan LPPM utamanya dari UMS di wilayah Sidoharjo yang dianggap mengundang kecurigaan. Lalu ada keluhan calon yang notabene lulusan tinggi justru kalah dari calon yang pendidikannya rendah.

“Ada semacam grundelan-grundelan di masyarakat. Mulai dari nilai ujian, lalu juga ada kabar burung soal pengondisian nilai dan ada nominalnya juga. Dari awal kami juga membaca ada kesan tertutup dari pihak Bagian Pemerintah dan LPPM. Dimintai jadwal ujian saja nggak dikasih, dimintai nomor LPPM saja tidak diberi. Padahal kami punya fungsi kontrol dan pengawasan juga,” ujarnya.

Baca Juga :  Hilang Misterius di Hari Jumat, Wanita di Sragen Hanyut di Saluran Air Hampir 1 Kilometer. Mayatnya Muncul 15 Hari Kemudian

Menurutnya, meski baru sebatas indikasi dan desas desus, hal itu tetap tak bisa diabaikan.

Ia pun meminta Bagian Pemerintahan selaku instansi yang membidangi untuk terjun melakukan penelusuran di lapangan.

Pihaknya sangat berharap penelusuran ke pihak LPPM mengingat saat disidak ketika ujian berlangsung, LPPM sudah menyampaikan akan profesional dan tidak ada permainan nilai.

“Kalau kemudian ada hal-hal yang memunculkan kecurigaan seperti salinan nilai tidak ada tandatangannya, lalu desas desus lainnya kan berarti integritas pihak ketiga patut dipertanyakan. Mungkin sangat susah membuktikan, namun tidak mustahil ada permainan,” ujarnya.

Klarifikasi Camat

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua
  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com