Menko Airlangga: Pemerintah Terus Dorong Akses Pembiayaan UMKM Melalui Skema KUR

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemerintah terus mendorong pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Pembiayaan tersebut dilakukan melaui skema subsidi bunga, di mana suku bunga KUR dapat diturunkan hingga mencapai titik terendah yaitu 6 persen efektif per tahun.

Demikian disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto saat menyampaikan opening speech secara virtual pada acara Kajian Buku Pembiayaan UMKM di Medan, Sumatera Utara, Rabu (15/12/2021).

Secara kilas balik, Menko Airlangga menjelaskan, perjalanannya sejak tahun 1999, pembiayaan UMKM dilakukan Pemerintah antara lain melalui Imbal Jasa Penjaminan, subsidi bunga, dan berbagai kegiatan jaminan lembaga keuangan mikro, serta jaminan melalui asuransi.

Bahkan di masa pandemi Covid-19, Pemerintah memberikan tambahan subsidi bunga 6% pada tahun 2020 sehingga suku bunga KUR menjadi 0% serta tambahan subsidi sebesar 3% pada 2021 sehingga suku bunga KUR menjadi hanya 3% sampai dengan akhir 2021.

Kelanjutan subsidi bunga itu sedang dalam pembahasan untuk kembali diterapkan pada tahun 2022.

“Terkendalinya kasus pandemi Covid-19 yang secara konsisten mendorong peningkatan mobilitas masyarakat, tentunya akan memicu peningkatan aktivitas bisnis UMKM. Menggeliatnya UMKM menjadi salah satu faktor kunci untuk mempertahankan momentum pemulihan ekonomi dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik,” ujarnya.

Menko Airlangga menekankan, UMKM merupakan sektor penting dalam perekonomian. Hal itu ditunjukkan dengan beberapa kontribusi yang dihasilkannya.

Mislnya, kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61%,  terhadap tenaga kerja 97%, investasi 60%, dan ekspor non migas mencapai 16%.

Hal itu dapat dicapai, jelas Menko Airlangga, melalui faktor kunci kolaborasi. Melalui kolaborasi, kinerja UMKM dapat digenjot secara maksimal.

Belajar dari pengalaman Jepang  yang menjadikan UMKM menjadi kunci pertumbuhan industri, menurut Menko Airlangga, perlu digalakkan standarisasi, pelatihan, serta kerjasama UMKM dengan perusahaan besar dapat dilakukan melalui sistem anak angkat (offtaker).

Dengan demikian, UMKM dapat menjadi bagian dari produksi massal sehingga tercapai skala ekonomi yang dapat menekan harga menjadi lebih murah.

Selain itu, perluasan pasar UMKM pada di tingkat global juga perlu dilakukan untuk menambah permintaan.

Menko Airlangga juga mengatakan bahwa fasilitas pembiayaan UMKM perlu didorong yaitu melalui peningkatan penyaluran kredit.

“Pemerintah melihat porsi kredit UMKM masih flat di kisaran 18%, dan Bapak Presiden mencanangkan agar porsi kredit UMKM terhadap kredit perbankan dapat ditingkatkan menjadi 30% di tahun 2024”, tegas Menko Airlangga, seperti dikutip dalam rilisnya ke Joglosemarnews.

Pencapaian target 30% tersebut diharapkan agar mempercepat penciptaan usaha baru di sektor UMKM untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Airlangga juga menekankan pentingnya peran berbagai stakeholder dalam mengembangkan UMKM.

“Akademisi maupun pembuat kebijakan diharapkan dapat bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas berbagai kebijakan yang diupayakan Pemerintah untuk membangun ekosistem UMKM yang lebih baik”, pungkas Menko Airlangga. Suhamdani