JOGLOSEMARNEWS.COM KOLOM

Semua Mau Jadi Presiden

caleg jujur
ilustrasi/tempo.co
Ilham Bintang. foto: dok pribadi

Catatan: Ilham Bintang*

Untuk kesekian kali, isu reshuffle kabinet kembali merebak hari-hari ini. Kemarin isu  itu ditanggapi Menteri Sekretaris Negara, Pratikno. Ia mengatakan, saat ini banyak permasalahan yang harus ditangani pemerintah secara cepat.

Reshuffle dibutuhkan karena kondisi ekonomi global sangat dinamis. Pemerintah harus responsif dalam menghadapi berbagai persoalan. Pernyataan Pratikno yang setengah mengonfirmasi isu disampaikan di Gedung DPR, Senayan, Kamis (2/6/2022).

Merombak kabinet atau mengganti menteri, memang hak prerogatif Presiden. Tinggal berani atau tidak? Bukankah sudah berkali-kali juga “diancamkan” Presiden Jokowi, namun belum terealisasi. Tidak ada halangan kapan pun mau dilakukan. Bisa tengah malam terpikir, besok pagi eksekusi.  Paling-paling dinyinyirin oleh “buzzeRp” yang terlanjur menggantungkan hidup dari menteri yang lengser.

 

Perbaikan kinerja dan citra

Sudah benar langkah Presiden Jokowi mengambil opsi reshuffle dua tahun sebelum lengser. Demi memperbaiki kinerja kabinet yang beberapa waktu ini berjalan ugal-ugalan seperti dituduhkan para pengamat. Contohnya, kemelut minyak goreng yang sudah lebih 6 bulan belum ketemu ujungnya.

Itulah saya duga salah satu efek dari sebagian anggota kabinet bekerja sambil melaksanakan agendanya  cari perhatian rakyat untuk menjadi presiden. Secara terselubung maupun terang-terangan. Tanpa malu memanfaatkan pelbagai fasilitas negara demi kepentingan ambisi pribadi semata. Abai mengira milik negara seakan milik keluarga.

Reshuffle  adalah sebaik-baik hal yang memang harus dilakukan Jokowi demi  menyelamatkan citra pemerintahannya menjelang berakhir.

Reshuffle jauh  lebih baik tinimbang “bermain” dengan wacana  perpanjangan masa jabatan Presiden RI dengan berbagai alasan yang terasa dikarang-karang. Yang membuat negeri gonjang ganjing.

“Permainan” itu telah dirasakan sendiri dampaknya oleh Presiden Jokowi. Kontan mereduksi popularitasnya dan tingkat kepuasan publik yang pernah mencapai puncaknya dari hasil survey lembaga polling.

 

Saling klaim

Pemilihan Umum ( Pemilu) dan Pemilihan Presiden  ( Pilpres) 2024,  dua tahun lagi. Relatif masih cukup waktu berbenah supaya  Presiden Jokowi dapat meninggalkan legacy yang bisa dikenang rakyat. Namun, bagi para politikus itu waktu singkat untuk mempersiapkan diri maju menjadi Presiden RI.

Itu sebabnya, sejak tahun lalu khalayak sudah mulai kebanjiran pesan-pesan dari politikus yang merasa ( sendiri) berpeluang menjadi Presiden RI priode berikutnya (2024-2029).

Pesan-pesan itu bisa dilihat di pelbagai platform. Di jalan-jalan umum dalam bentuk baliho, spanduk, umbul- umbul dan sebangsanya hingga pelbagai konten di media sosial.

Kalau politisi punya kuasa dan uang maka wajahnya tambah menyebar lagi di layar ATM, di seluruh bandara dan pelabuhan maupun stasiun KA lewat neonsign, atau ruang-ruang milik negara yang   berada dalam kewenangan yang bersangkutan.

Jangan tanya itu boleh atau tidak. Kesangsian  itu mudah dipatahkan. Cukup  merujuk pada aturan UU. Ada pasal tidak yang mengatur itu secara eksplisit. Selama larangan tidak tertulis eksplisit, sikat saja.

Jangan bicara  etika moral, seperti falsafah klasik  ”  ngono yo ngono ning ojo ngono”  rasanya itu tidak dihiraukan lagi. Lihat saja, awal tahun ini kampanye semakin meningkat intensitasnya.

Tidak hanya di jalan umum, tetapi masuk ke jalur pribadi lewat WA dan saluran lainnya. Tiap hari. Setuju atau tidak setuju dengan broadcast itu, bukan urusan yang punya gawe.

Anda marah dan coba protes dengan menyebarkan ke publik, apalagi sampai  viral, itu malah menguntungkan. Memang itu yang ditunggu.

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua
  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com