Pemerintah Nekat Impor Beras, Kades dan Petani di Sragen Rame-Rame Lantang Menolak

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kebijakan impor beras yang nekat dilakukan pemerintah, mendapat penolakan dari Sragen.

Sejumlah kalangan lantang menyuarakan menolak impor beras karena akan menyengsarakan petani.

Penolakan itu bahkan disampaikan saat kunjungan Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketum PKB, Muhaimin Iskandar ke Desa Bedoro, Kecamatan Sambungmacan, Sragen, Sabtu (10/12/2022).

“Sekarang pemerintah malah impor beras 200.000 ton, padahal sebentar lagi petani panen raya. Mau tidak mau kalau ada impor, harga akan jatuh. Makanya kami dari KTNA dan petani menolak impor beras,” papar Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Sragen, Suratno saat menyampaikan aspirasi di depan panggung di acara Rembug Tani yang dihadiri Cak Imin itu.

Di hadapan Cak Imin, Suratno menguraikan saat ini dengan harga gabah kering panen Rp 6.200, petani sudah cukup senang.

Adanya kebijakan impor beras dipastikan hanya akan menyengsarakan petani karena membuat harga jual gabah di tingkat bawah menjadi murah.

Senada, Kades Bedoro, Pri Hartono juga menolak kebijakan impor beras yang nekat dilakukan pemerintah.

Ia mengaku sangat menyayangkan karena pada saat ini Sragen dan desanya sebenarnya sudah swasembada bahkan surplus pangan.

“Bagaimana harga yang kemarin sudah cukup baik cuma hasilnya saja yang kurang baik. Kalau dikasih impor, pasti harga akan turun, analisa kami seperti itu. Apalagi mayoritas warga kami petani dan potensi desa kami di pertanian,” jelasnya.

Senada, anggota DPR RI Dapil Jateng IV asal PKB, Luluk Nur Hamidah juga tegas menyatakan menolak impor beras. Menurutnya kebijakan itu patut ditolak lantaran sampai saat ini pertimbangan dan datanya pun juga belum jelas.

“Kami menolak impor beras. Karena datanya juga belum jelas, peruntukan dan alasannya juga belum jelas,” tukasnya. Wardoyo