JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Penulisan ulang sejarah nasional yang digagas Kementerian Kebudayaan hampir rampung dan dijadwalkan diluncurkan tepat pada peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2025. Namun, proyek besar yang sejak awal memicu penolakan publik ini ternyata baru akan diawasi DPR RI yang berencana membentuk tim supervisi khusus. Kondisi ini menimbulkan sorotan, lantaran pengawasan dinilai datang terlambat.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan rencana pembentukan tim supervisi tersebut usai berkoordinasi dengan Ketua DPR, Puan Maharani, dan pimpinan dewan lainnya. Menurutnya, langkah itu untuk memastikan penulisan ulang sejarah berjalan baik dan tidak memicu kegaduhan baru di masyarakat.
“DPR akan menugaskan tim supervisi sebagai bagian dari fungsi pengawasan, agar proses penulisan ulang sejarah bisa dilaksanakan dengan benar,” kata Dasco melalui keterangan tertulis, Sabtu (5/7/2025).
Tim supervisi ini akan diisi oleh anggota Komisi III yang membidangi hukum dan hak asasi manusia, serta Komisi X yang menjadi mitra kerja Kementerian Kebudayaan. Dasco menjanjikan tim akan bekerja profesional.
Langkah DPR ini dinilai banyak pihak terlalu lambat, mengingat naskah sejarah nasional baru sudah hampir rampung. Di sisi lain, gelombang kritik dan penolakan terus bermunculan, khususnya terkait rencana pemerintah menampilkan narasi sejarah bernada positif, bahkan pada peristiwa-peristiwa kelam pelanggaran hak asasi manusia.
Kontroversi memuncak setelah Menteri Kebudayaan Fadli Zon beberapa waktu lalu menyatakan keraguan atas kebenaran pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998. Pernyataan itu memicu kemarahan Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas, yang sempat melakukan aksi protes langsung saat rapat kerja dengan Komisi X DPR.
Jane Rosalina, perwakilan Koalisi, menilai proyek penulisan ulang sejarah tak seharusnya dijadikan upaya “memutihkan” catatan kelam bangsa. “Kami datang ke DPR untuk menuntut Fadli Zon menarik ucapannya, meminta maaf, dan mengakui fakta-fakta pelanggaran HAM yang terjadi,” ujar Jane usai aksi interupsi di ruang rapat DPR, Rabu (2/7/2025).
Sementara itu, Dasco berharap dengan adanya tim pengawas DPR, penulisan ulang sejarah bisa berjalan lebih hati-hati. Namun, publik mempertanyakan efektivitas pengawasan jika dilakukan saat naskah sejarah nasional sudah mendekati final. [*] Berbagai sumber
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
