SEMARANG, JOGLOSEMARNEWS.COM – Perekonomian Jawa Tengah menunjukkan kinerja positif di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada triwulan II 2026, ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,71 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa yang mencapai 5,65 persen dan nasional sebesar 5,29 persen.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah M. Noor Nugroho mengatakan, kinerja ekonomi Jateng pada periode tersebut ditopang oleh kuatnya permintaan domestik, berlanjutnya investasi, serta kinerja sejumlah sektor utama daerah.
Hal itu disampaikannya dalam Media Briefing Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) se-Jawa Tengah yang melibatkan KPwBI Provinsi Jawa Tengah, KPwBI Solo, KPwBI Tegal, dan KPwBI Purwokerto.
“Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,31 persen yoy,” ujarnya, seperti dikutip dalam rilisnya ke Joglosemarnews.
Pertumbuhan tersebut, menurit Noor, antara lain ditopang mobilitas masyarakat selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha dan libur panjang.
Investasi mencatat pertumbuhan lebih tinggi, yakni 8,84 persen yoy. Pertumbuhan investasi tersebut seiring dengan berlanjutnya pembangunan kawasan industri dan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN).
Sementara itu, konsumsi pemerintah tumbuh 15,69 persen yoy.
Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Jateng terutama ditopang industri pengolahan yang tumbuh 5,03 persen, perdagangan 7,52 persen, serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh 12,80 persen.
Inflasi Tetap Terkendali
Selain pertumbuhan ekonomi, menurut Noor Nugroho, Bank Indonesia mencatat stabilitas harga di Jawa Tengah masih terjaga.
Inflasi Jateng pada Juli 2026 tercatat sebesar 2,60 persen yoy. Angka tersebut masih berada dalam sasaran inflasi 2,5±1 persen dan lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 2,88 persen.
Pengendalian inflasi dilakukan BI bersama pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), baik di tingkat provinsi maupun di 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah.
Strategi pengendalian dilakukan melalui pendekatan 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.
BI juga mendorong peningkatan produktivitas komoditas pangan strategis, memperluas kerja sama antardaerah antara wilayah surplus dan defisit, memperkuat outlet pangan dan BUMD sebagai offtaker, serta memperkuat dan mendigitalisasi data untuk membangun sistem peringatan dini.
Meski demikian, BI mengingatkan masih terdapat sejumlah risiko yang perlu diwaspadai.
Hasil liaison BI dengan pelaku usaha pada triwulan II 2026 menunjukkan pelaku usaha masih optimistis terhadap prospek ekonomi ke depan. Namun, kenaikan biaya produksi dan pembiayaan, keandalan energi, serta dinamika perdagangan global masih menjadi perhatian.
Karena itu, penguatan permintaan domestik, keberlanjutan investasi, serta penciptaan iklim usaha dan pembiayaan yang kondusif dinilai penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Jateng.
Dorong Digitalisasi hingga UMKM
Untuk menjaga momentum pertumbuhan, KPwBI se-Jawa Tengah juga melakukan berbagai asesmen dan riset ekonomi sebagai dasar rekomendasi kebijakan.
Sejumlah riset yang dilakukan antara lain terkait daya saing kawasan industri, ketahanan pasokan telur dan daging ayam, sumber pertumbuhan ekonomi baru, serta quick survey mengenai isu-isu terkini, termasuk antisipasi dampak El Nino terhadap inflasi pangan dan pemanfaatan Local Currency Transaction (LCT) di Jawa Tengah.
BI juga melakukan survei untuk menyediakan data dan rekomendasi pengembangan Komoditas/Produk/Jenis Usaha Unggulan (KPJU) se-Jawa Tengah.
Di sektor UMKM, BI menjalankan sejumlah program pengembangan, antara lain onboarding, UMKM ekspor, klaster ketahanan pangan, kemandirian pesantren, sertifikasi halal, dan pengembangan UMKM hijau.
Digitalisasi daerah juga terus didorong melalui penguatan advisory kepada pemerintah daerah dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), termasuk perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan ekosistem QRIS.
Hingga Juni 2026, jumlah pengguna QRIS di Jawa Tengah mencapai 9,08 juta pengguna atau menjadi yang terbanyak ketiga secara nasional. Sementara jumlah merchant mencapai 4,52 juta atau terbesar keempat secara nasional.
Perluasan transaksi digital tersebut terus didorong melalui Pekan QRIS Nasional (PQN) 2026 yang berlangsung 11-17 Agustus 2026 dan dirangkaikan dengan berbagai kegiatan untuk mendekatkan pembayaran digital kepada masyarakat.
Di sisi lain, BI tetap memperkuat edukasi mengenai Rupiah. Pada paruh pertama 2026, telah dilaksanakan 49 kegiatan edukasi Cinta, Bangga dan Paham (CBP) Rupiah dengan menjangkau 29.909 peserta di Jawa Tengah.
BI juga menyalurkan Rp3,62 miliar uang layak edar ke empat pulau melalui kegiatan Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2026 di Kepulauan Karimunjawa, sekaligus menghadirkan layanan kas keliling dan edukasi CBP Rupiah.
Ekonomi Syariah Ikut Diperkuat
Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah juga menjadi bagian dari strategi BI untuk memperkuat sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.
KPwBI se-Jawa Tengah bersinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai mitra untuk memperkuat literasi dan ekosistem halal atau halal value chain (HVC), sekaligus mengembangkan usaha syariah yang inklusif dan berkelanjutan.
Salah satunya melalui sinergi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dalam pembentukan Sekolah Pelopor Ekonomi Syariah (SPES), termasuk zona KHAS atau Kuliner Halal, Aman dan Sehat di lingkungan sekolah.
BI juga melakukan pendampingan sertifikasi halal bagi penyelia, auditor, juru sembelih, pelaku usaha, serta rumah potong hewan dan rumah potong unggas.
Berbagai kegiatan pengembangan ekonomi syariah juga dilakukan melalui Olimpiade Aksi dan Syiar Ekonomi Syariah (OASE) 2026 serta Festival Jateng Syariah (FAJAR) 2026.
Program tersebut diarahkan untuk memperkuat literasi, halal value chain, layanan sertifikasi halal, akses keuangan syariah, digitalisasi wakaf, hingga aspek keberlanjutan.
Noor Nugroho mengatakan berbagai langkah tersebut merupakan bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia yang diarahkan untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
“Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan dan program lintas wilayah dengan pemerintah daerah serta seluruh mitra strategis,” demikian disampaikan dalam siaran pers BI.
Sinergi tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas harga, memperluas digitalisasi, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan literasi Rupiah, serta mengoptimalkan berbagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah.
Dengan langkah tersebut, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah diharapkan tidak hanya tetap tinggi, tetapi juga semakin inklusif, berdaya tahan, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (*)
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
