SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pengamalan Pancasila tidak cukup berhenti pada pemahaman ideologi dan hafalan sila-silanya. Nilai-nilai dasar negara itu perlu diwujudkan dalam tindakan nyata, mulai dari kehidupan bermasyarakat hingga penyelenggaraan pemerintahan.
Persoalan tersebut menjadi salah satu bahasan dalam Sarasehan Diskusi Publik bertajuk “Pancasila Kembali Çakti” yang digelar Forum Konsolidasi Komunitas Peduli Pancasila bersama sejumlah organisasi dan elemen masyarakat di Monumen Pers Nasional, Surakarta, Sabtu (10/10/2026).
Kegiatan dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2026 itu melibatkan Perhimpunan Perempuan Semesta Indonesia (P-PERISAI), Pusat Studi Pengamalan Pancasila (PSPP) Universitas Sebelas Maret (UNS), Rumah Pancasila, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), serta elemen masyarakat lainnya.
Empat narasumber dihadirkan untuk membahas pengamalan Pancasila dari perspektif pemerintahan, sejarah, pendidikan ideologi, hingga demokrasi. Mereka adalah Bupati Madiun H. Hari Wuryanto, Kepala Bidang Sosialisasi BPIP Andy Apriyanto, Kepala PSPP UNS Surakarta Prof. Dr. Triyanto, serta Kepala Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila Ir. Prihandoyo Kuswanto.
Ketua P-PERISAI, Dra. Hj. Amy Kadiono, dalam sambutannya menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat untuk membentengi generasi penerus dari degradasi moral.
Sarasehan dibuka secara resmi oleh perwakilan Pemerintah Kota Surakarta yang mengapresiasi kolaborasi lintas komunitas dalam menjaga nilai-nilai Pancasila di tengah dinamika sosial. Kegiatan dipandu moderator Dr. Bramastia, M.Pd., dari UNS Surakarta dan diikuti peserta dari berbagai elemen masyarakat, perwakilan perguruan tinggi, serta anggota karang taruna se-Solo Raya.
Bupati Madiun Soroti Birokrasi Pancasila
Dalam pembahasan mengenai penerapan Pancasila di lingkungan pemerintahan, Bupati Madiun H. Hari Wuryanto menyoroti pentingnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dan keteladanan dalam tata kelola birokrasi.
Ia mengemukakan konsep “Birokrasi Pancasila” sebagai pendekatan untuk menempatkan nilai-nilai dasar negara dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Sementara itu, Kepala Bidang Sosialisasi BPIP Andy Apriyanto memaparkan sejarah dan ideologi bangsa, termasuk pentingnya penguatan karakter generasi milenial dan Generasi Z dalam menghadapi arus globalisasi.
Dari perspektif sejarah dan ketatanegaraan, Kepala PSPP UNS Surakarta Prof. Dr. Triyanto menjelaskan perjalanan kompromi kebangsaan, mulai dari Piagam Jakarta hingga UUD 1945. Ia juga menegaskan bahwa sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia telah mengakomodasi nilai-nilai keagamaan secara inklusif.
Adapun Kepala Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila Ir. Prihandoyo Kuswanto membahas realitas Demokrasi Pancasila sekaligus pentingnya strategi untuk meminimalkan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Membumikan Pancasila di Era Digital
Diskusi berlangsung interaktif dengan mengangkat sejumlah persoalan, antara lain upaya mengembalikan jati diri bangsa, menjaga nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat, serta merumuskan langkah sistematis untuk mencegah penyimpangan birokrasi.
Tantangan era digital dan perubahan perilaku generasi muda juga menjadi perhatian para narasumber. Mereka sepakat bahwa upaya membumikan Pancasila perlu diwujudkan melalui program nyata, penguatan literasi kritis, serta pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.
Melalui sarasehan tersebut, para peserta berharap Pancasila tidak sekadar menjadi dasar negara yang dipahami secara konseptual, tetapi juga benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam perilaku aparatur pemerintahan.
Pengamalan nilai-nilai Pancasila diharapkan terus menjadi landasan dalam menjaga persatuan, memperkuat karakter generasi penerus, serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
