loading...
Loading...
ilustrasi

JAKARTA – Selama enam tahun belakangan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berhasil menangkap 34 kepala daerah dalam kasus pidana korupsi.

“Semua kepala daerah itu ditangkap karena kasus suap,” papar bicara KPK, Febri Diansyah Mnggu (7/10/2018).

Febri mengatakan kebanyakan kepala daerah yang ditangkap melakukan korupsi dengan modus suap untuk keperluan proyek pembangunan di wilayah kerjanya. Beberapa di antaranya menerima uang terkait perizinan, pengisian jabatan di daerah, dan pengurusan anggaran otonomi khusus.

Berikut adalah daftar 34 kepala daerah yang telah diproses secara hukum oleh KPK:

  1. Bupati Buol, Amran Batalipu
  2. Bupati Mandailing Natal, Muh. Hidayat Batubara
  3. Bupati Gunung Mas, Hambit Bintih
  4. Bupati Bogor, Rachmat Yasin
  5. Bupati Biak Numfor, Yesaya Sombuk
  6. Bupati Karawang, Ade Swara
  7. Bupati Subang, Ojang Sohandi
  8. Bupati Banyuasin, Yan Anton Ferdian
  9. Wali Kota Cimahi, Atty Suharti Tochija
  10. Bupati Klaten, Sri Hartini
  11. Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti
  12. Bupati Pamekasan, Achmad Syafii
  13. Wali Kota Tegal, Siti Mashita Soeparno
  14. Bupati Batubara, OK Arya Zulkarnaen
  15. Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko
  16. Wali Kota Cilegon, TB. Iman Ariyadi
  17. Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman
  18. Bupati Hulu Sungai Tengah, H.Abdul Latif
  19. Bupati Jombang, Nyono Wiharli Suhandoko
  20. Bupati Ngada, Marianus Sae
  21. Bupati Subang, Imas Aryuminingsih
  22. Bupati Lampung Tengah, Mustafa
  23. Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra
  24. Wali Kota Bandung Barat, Abu Bakar
  25. Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud
  26. Bupati Buton Selatan, Agus Feisal Hidayat
  27. Bupati Purbalingga, Tasdi
  28. Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo
  29. Wali Kota Blitar, Muhammad Samanhudi Anwar
  30. Bupati Bener Meriah, Ahmadi
  31. Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf
  32. Bupati Labuhan Batu, Pangonal Harahap
  33. Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan
  34. Wali Kota Pasuruan, Setiyono.

    www.tempo.co

Baca Juga :  Larangan Eks Napi Korupsi Nyalon Dalam Pilkada Akan Tetap Dimasukkan Dalam Draf PKPU
Loading...