loading...
Loading...
ilustrasi

JAKARTA –  Konsumen premium makin lama semakin sedikit. Oleh karena itu, presiden Jokowi disarankan untuk tidak takut-takut menaikkan harga BBM jenis premium.

Saran tersebut dilontarkan oleh Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri.

“Saat ini orang secara alamiah sebetulnya konsumen telah beralih ke pertalite. (Konsumen) premium tinggal 10-20 persen saja,” kata Faisal Basri di University Club, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Rabu (17/10/2018).

Mempertimbangkan tren penurunan konsumsi tersebut, menurut Faisal, seharusnya pemerintah tidak perlu ragu untuk melakukan evaluasi dengan menyesuaikan harga BBM jenis premium seiring dengan kenaikan harga minyak dunia.

“Karena pada dasarnya masyarakat tidak perduli mau harga minyak dunia naik atau tidak yang penting dia beli dengan harga segitu, tidak ada keinginan menghemat. Kita lihat di SPBU-SPBU di Jakarta kita lihat orang lebih banyak beli pertamax,” kata mantan anggota Satgas Pemberantasan Mafia Migas ini.

Baca Juga :  Anggota Komisi IV DPR RI : Keikutsertaan Indonesia di WTO Berdampak Buruk pada Pertanian dan Kedaulatan Pangan

Tanpa adanya penyesuaian harga BBM premium, di sisi lain akan memberikan beban keuangan pada Pertamina mengingat premium tidak lagi disubsidi oleh pemerintah.

Oleh sebab itu, ia sepakat aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengevaluasi harga BBM setiap tiga bulan sekali tetap terus dilaksanakan.

“Aturannya sebetulnya sudah bagus dengan dievaluasi atau ditinjau setiap tiga bulan, hanya saya harap itu bisa terus dilaksanakan. Tapi jangan sampai (harga) cuma ditinjau saja tetapi tidak ada perubahan,” kata dia.

Baca Juga :  Mendagri Sebut OTT KPK Bukan Prestasi, Ini Jawaban KPK

Sebelumnya Menteri Energi, dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengumumkan kenaikan harga BBM jenis premium menjadi Rp 7.000 per liter pada Rabu, 10 Oktober 2018 di Bali. Kenaikan harga itu, kata Jonan, akan berlaku di Jawa, Madura, dan Bali.

Namun hampir satu jam kemudian, keputusan menaikkan harga BBM dibatalkan karena masih membutuhkan kajian dan evaluasi Pertamina bersama Pemerintah berkaitan dengan daya beli masyarakat serta pertumbuhan ekonomi.

www.tempo.co

 

Loading...