loading...
Loading...

JAKARTA, Joglosemarnews.com – Langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaporkan akun yang diduga menyebarkan hoaks soal server penghitungan suara, mendapat dukungan dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

“Tidak bisa diselesaikan dengan cara klarifikasi, harus diselesaikan dengan proses hukum,” ujar Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, Kamis (4/4/2019).

Tujuannya, menurut Titi, adalah integritas dan kredibilitas KPU harus tetap terjaga di hadapan publik sebagai lembaga yang netra dan tidak memihak.

Baca Juga :  GEMPA M 7.1 di Sulawesi Utara, BMKG Keluarkan Peringatan Dini Tsunami

Menurut dia, KPU sebenarnya sudah berusaha untuk mencegah terjadinya fitnah. “Ketika pencegahan sudah dilakukan maka penegakan hukum adalah langkah berikutnya yang harus diambil,” kata dia.

Ia menjelaskan upaya KPU bisa menjadi pendidikan politik bagi masyarakat. Sehingga masyarakat tidak dengan mudah menyebarkan kabar bohong.

Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Azhari, membantah isu dari video viral mengenai server milik KPU di Singapura yang yang telah diatur memenangkan pasangan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi – Ma’aruf Amin dengan angka 57 persen.

Baca Juga :  Densus 88 Ringkus Terduga Teroris, Sita Buku dan Busur Anak Panah

“Tidak ada server KPU yang di luar negeri, semua di dalam negeri,” ujar Hasyim kepada wartawan, Kamis (4/4/2019).

Berdasarkan tuduhan tidak berdasar yang beredar lewar video tersebut, KPU merasa dirugikan dan akan melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri.

Baca Juga :  Rapat BPJS Kesehatan dengan DPR Berlangsung Hingga Dini Hari

Ada beberapa versi video yang beredar. Salah satu video menayangkan seorang yang menyebut mendapat informasi mengenai server milik KPU yang sudah diatur untuk kemenangan Jokowi – Ma’ruf. KPU pun memutuskan melaporkan tiga akun ke Mabes Polri.

www.tempo.co

Loading...