Pemilu 2019 Terpanas, Penyelenggara Negara Diserukan Jaga Integritas

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Sejak zaman Orde Baru hingga sekarang, Pemilu 2019 dinilai paling panas. Masyarakat seolah terbelah secara massif.

Oleh karena itu, penyelenggara negara dituntut untuk menjaga integritas dan kesatuan NKRI. Hal itu diserukan oleh gerakan yang menamakan diri Rumah Indonesia.

Rumah Indonesia  menyerukan tiga maklumat menjelang pelaksanaan Pemilu serentak 17 April 2019. Seruan itu dilontarkan, lantaran gentingnya situasi menjelang dan pasca Pemilu 2019.

“Kita menghadapi kegentingan situasi. Sejak era Orde Baru, Republik Indonesia belum pernah mengalami keterbelahan yang massif seperti sekarang,” kata satu di antara deklarator gerakan Rumah Indonesia, Ichsan Loulembah lewat keterangan tertulis, Jumat (12/4/2019) malam.

Seruan Rumah Indonesia adalah, pertama, agar penyelenggara negara bisa menjaga integritas dan tidak terlibat dalam kontestasi politik.

Menurut Ichsan, kekuasaan harus dijalankan untuk menjamin keselamatan rakyat dalam menggunakan hak pilihnya.

Seruan kedua, mengajak seluruh masyarakat menggunakan hak pilihnya, serta melawan praktik politik uang, intimidasi dan kebohongan.

“Sehingga keputusan rakyat nantinya menjadi rahim bagi suatu pemerintahan yang bekerja dalam garis konstitusi dan dasar negara Pancasila,” ujar Ichsan.

Ichsan yang juga mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah RI itu mengungkap seruan ketiga, yakni mengajak seluruh elemen bangsa untuk bergabung dan bekerja sama mengatasi keterbelahan.

“Untuk menjaga keselamatan dan keutuhan bangsa,” katanya.

Rumah Indonesia adalah gerakan yang dideklarasikan oleh penggiat, akademisi, jurnalis dan tokoh masyarakat untuk mencegah konflik usai Pemilu 2019.

Selain Ichsan, ada 31 tokoh lainnya yang menjadi deklarator gerakan ini, di antaranya jurnalis senior Dadang RHS, penulis Salim Said, dan dosen Universitas Indonesia Firmanzah.

Ichsan menuturkan maklumat lalu muncul karena keprihatinan mengenai panas dan tidak sehatnya kondisi masyarakat menjelang Pemilu kali ini.

Menurut dia, kondisi itu muncul lantaran panjangnya masa kampanye yang sampai tujuh bulan, dan narasi politik dari dua kubu calon presiden yang menciptakan keterbelahan sosial-politik.

“Ini tidak mudah dipulihkan,” kata dia.

Kondisi itu, kata dia, diperparah dengan lembaga negara yang diragukan bisa menjadi penyangga atas eskalasi politik yang kian meningkat.

Pers, cendekiawan dan agamawan, kata dia, juga turut terlibat dalam pusaran pertarungan politik Pemilu 2019.

“Padahal mereka diharapkan mencerahkan moral publik,” ujarnya.