loading...
Loading...

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kubu capres Prabowo Subianto – Sandiaga Uno akhirnya memutuskan untuk menggugat hasil pemilihan presiden 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun demikian, kuasa hukum pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra menegaskan, pembuktian kecurangan perkara pemilihan presiden, bukanlah hal mudah.

“Jadi misalnya kalau dinilai ada 11 juta kecurangan, ya silakan dibuktikan. Kami mau dengar juga seperti apa kecurangan itu,” ujar Yusril di Posko Cemara, Jakarta, Selasa (21/5/2019).

Yusril menyebut, sejak 2004, semua permohonan sengketa Pilpres ditolak karena memang pembuktian kecurangan pemilu bukanlah perkara mudah.

“Perkaranya simpel, tapi membuktikannya berat sekali,” ujar dia.

Baca Juga :  Negara Keluar Rp 714 Juta Per Bulan untuk Gaji 14 Staf Khusus Jokowi

Pakar hukum tata negara itu menyebut, berdasarkan pengalamannya bolak-balik menangani perkara pemilu, paling banter bisa memohon pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah TPS, itu pun hasilnya kebanyakan tetap tidak menang.

“Ya memang saya kira sebagai advokat profesional, berat dan pasti tidak mudah untuk membuktikannya. Ya, tapi kami menghargai itu upaya konstitusional yang harus ditempuh,” ujar dia.

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan siap menerima pengajuan sengketa Pemilu 2019 baik pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif.

Pendaftaran gugatan bisa dilakukan mulai Selasa (21/5/ 2019) setelah KPU menetapkan hasil rekapitulasi nasional, Senin (20/5/2019) tengah malam.

Baca Juga :  Ini Tips Menghadapi Debt Collector dengan Santun Saat dari Polri

MK mengumumkan bahwa penanganan perkara Pemilu di MK terdiri dari sebelas tahap, mulai dari pengajuan permohonan hingga penyerahan salinan putusan.

www.tempo.co

Loading...